Jakarta, Sumselupdate.com – Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (11/9/2025).
Agenda ini digelar untuk meninjau secara langsung progres penyelenggaraan Sekolah Rakyat, khususnya efektivitas operasional di lapangan.
“Sekolah Rakyat adalah program afirmatif yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan memutus transmisi kemiskinan antargenerasi melalui penyediaan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan dengan sasaran masyarakat miskin dan miskin ekstrem,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar.
Sekolah Rakyat merupakan program di bawah komando Kementerian Sosial (Kemensos). Program ini resmi dibuka di 63 titik pada Juli lalu, dengan target mencapai 100 sekolah di tahun ajaran 2025/2026.
Dirancang sebagai sekolah berasrama, fasilitas yang disediakan mencakup asrama, laboratorium, hingga perangkat pembelajaran berbasis teknologi.
“Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI mengharapkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Lebak Banten berjalan efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan sebagaimana diimpikan oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata politisi Fraksi PKS itu.
Dalam kesempatan itu, Komisi VIII menekankan pentingnya proses rekrutmen siswa yang transparan dan berbasis data. Program ini sejak awal memang dirancang untuk mengedepankan penerimaan dari keluarga miskin ekstrem maupun kelompok rentan miskin yang berada di desil 1 dan 2.
“Rekrutmen siswa Sekolah Rakyat selain harus berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga harus dipastikan keakuratannya melalui verifikasi dan validasi dengan kunjungan lapangan ke tempat tinggal siswa,” tegas Ansory.
Terkait sarana dan prasarana, ia menegaskan perlu peran pemerintah daerah mendukung pembangunan gedung permanen.
“Pemerintah Daerah juga diharapkan mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat di Lebak Banten bisa jadi hanya sementara, sedang gedungnya yang permanen masih dalam perencanaan. Pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat tersebut tentu membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah,” kata Ansory.
Dalam kunjungan tersebut, tim kunjungan spesifik meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 34 yang masih menempati gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Banten milik Kemendikdasmen. SRMA 34 diproyeksikan akan segera memiliki gedung permanen pada tahun ajaran depan.
Dukungan DPR terhadap program ini sebelumnya telah diwujudkan melalui persetujuan tambahan anggaran sebesar Rp2,3 triliun bagi Kementerian Sosial pada tahun 2025.
Dana tersebut salah satunya digunakan untuk kebutuhan operasional Sekolah Rakyat, termasuk kurikulum yang menggabungkan pendidikan formal, orientasi persiapan, serta penguatan karakter kebangsaan.
Dengan dorongan ini, Komisi VIII berharap Sekolah Rakyat tidak hanya menjawab persoalan akses pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen nyata memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
