Jakarta, Sumselupdate.com – Beberapa hari belakangan kehadiran gas elpiji 3 kilogram (kg) langka di sejumlah daerah. Kelangkaan itu disinyalir pasca diberlakukan peraturan Kementerian ESDM yang melarang pengecer, termasuk warung kelontong, untuk menjual LPG 3 kilogram per 1 Februari 2025. Pemerintah hanya membolehkan elpiji 3 kg dijual di pangkalan atau distributor resmi.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyayangkan terjadinya ketidaktepatan sasaran yang cukup tinggi LPG 3 kilogram tersebut. Hal itu sebagaimana riset lembaga-lembaga studi yang menunjukkan penyaluran LPG tidak tepat sasaran bahkan sampai di atas 35 persen.
“Ingat, subsidi atau LPG diperuntukkan untuk warga masyarakat tidak mampu atau terhadap UMKM, usaha kecil menengah. Inilah yang sering kita temui di lapangan. Padahal mestinya yang beli LPG 3 kilogram adalah by name by address jelas bahwa itu adalah masyarakat yang tidak mampu karena lagi-lagi subsidi ditujukan untuk masyarakat tidak mampu,” tegas Sugeng usai Raker Komisi XII dengan Menteri ESDM di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025)
Menurut Sugeng, selama ini jarak antara konsumen dengan agen selama ini diperantarai pengecer tetapi tidak secara terbuka menjual hanya untuk orang miskin. Padahal intinya, penjualan gas LPG 3 kg harus ditujukan kepada orang tidak mampu dan tidak boleh dibeli masyarakat yang berkecukupan secara ekonomi.
Maka jalan keluarnya, usul Sugeng, dalam peraturan nanti pengecer harus dilembagakan dan diformalkan dengan ketentuan. Dengan demikian, diharapkan pengecer tidak bisa membentuk harga sendiri supaya melindungi kepentingan masyarakat. Mengingat, kelangkaan gas 3kg bisa saja diakibatkan monopoli oleh pengecer dengan alasan transportasi jauh dari pangkalan dan sebagainya
“Ingat, subsidi gas LPG 3 kg luar biasa besar Rp113 triliun di APBN. Apakah masih perlu subsidi? Masih. Masyarakat kita dengan pendapatan per kapita di bawah 5 ribu dolar per kapita saya kira masih memerlukan subsidi. Jadi di dalam ini ada subsidi LPG, subsidi listrik, subsidi BBM. BBM ada solar, ada juga minyak tanah ya,” tandas Legislator Fraksi Partai Nasdem tersebut.
Problemnya lanjut dia, di pengawasan. Ingat paling ideal subsidi kepada individu per individu atau per keluarga. Kenapa? subsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak berkemampuan.











