Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel meminta Pemerintah agar tidak mengurangi perhatiannya dalam pembangunan di daerah perbatasan. Karena masyarakat daerah perbatasan memiliki hak yang sama atas janji kemerdekaan Indonesia, kemajuan dan kesejahteraan mereka juga menjadi perhatian tugas Negara.
“Walau kondisi keuangan tidak dalam keadaan longgar, sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran, maka DPR meminta kepada pemerintah agar pembangunan daerah perbatasan tidak kendor. Tetap gas pol,” kata Gobel dalam dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 dan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029, di Jakarta Kamis (6/6/2024).
Selaku Ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI (Timwas Perbatasan) Gobel menyatakan, ada sejumlah langkah agar pembangunan daerah perbatasan tetap lancar. Di antaranya efisiensi anggaran agar roda pembangunan di daerah perbatasan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Melakukan optimalisasi anggaran agar hasil pembangunan tidak mengendur.
Tetap memberikan prioritas terhadap pembangunan daerah perbatasan. Anggaran pembangunan wilayah perbatasan yang ditempatkan di kementerian dan lembaga jangan digunakan untuk keperluan lain.
“DPR sudah memberikan persetujuan terhadap anggaran pembangunan daerah perbatasan. Karena itu walau di tengah situasi yang berat, DPR meminta pemerintah melakukan efisiensi dan optimalisasi anggaran di kementerian dan lembaga agar pembangunan di daerah perbatasan tetap lancar,” katanya.
Dikatakan, sebelum ini daerah perbatasan dianggap sebagai wilayah belakang sehingga tidak menjadi perhatian. Karena itu, kondisi masyarakat di perbatasan menjadi lebih tertinggal dan terbelakang dibandingkan dengan daerah lain.
Wilayah perbatasan tersebut, lanjut Gobel, menjadi kurang infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur ekonomi, dan juga infrastruktur kesehatan.
“Karena itu mereka tertinggal dalam banyak hal. Kita tidak boleh menganaktirikan mereka lagi. Sesusah apa pun kondisi keuangan nasional, jangan mereka yang ditinggalkan. Mereka selama ini sudah tertinggal. Jadi ini semacam bayar utang kita,” tegasnya.
Masyarakat daerah perbatasan, kata Gobel, memiliki hak yang sama atas janji kemerdekaan Indonesia. Namun selama ini, masyarakat di daerah perbatasan tak cukup diperhatikan. Sehingga tak jarang di antara mereka memiliki aktivitas di negara tetangganya seperti bekerja maupun berbelanja.
“Ini tentu suatu kealpaan kita semua yang tidak boleh terjadi lagi,” kata wakil rakyat dari dapil Gorontalo itu.
Pembangunan daerah perbatasan, katanya, sangat penting bukan hanya bagi pemajuan dan penyejahteraan masyarakat, tapi juga bagi ketahanan nasional. Akibat pendidikan yang tertinggal, ekonomi yang buruk, kesehatan yang tak memadai, katanya, bisa berdampak terhadap kriminalitas dan rasa kebangsaan.
“Jangan sampai mereka lebih bangga terhadap kemajuan masyarakat dan wilayah tetangganya,” katanya. Gobel berharap ke depan, wilayah perbatasan dan masyarakat di daerah perbatasan harus menjadi duta dan wajah Indonesia bagi negara tetangganya.
“Walau mereka jauh dari pusat kota dan dari ibukota tapi mereka justru bisa menjadi juru bicara dan duta yang baik tentang Indonesia,” tuturnya. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
