Sumut,sumselupdate.com – Anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar, menyayangkan belum ada kata sepakat terkait harga, dan ini membuktikan kurangnya sinergitas antara PT Inalum dan PLN. Hal itu menyebabkan produksi aluminium PT Inalum terhambat di tengah kebutuhan aluminium dalam negeri yang cukup besar.
“Inalum merupakan BUMN yang memproduksi aluminium. Sejak beroperasi tahun 1982, hitungan produksinya tidak lebih dari 250 ribu ton per tahun. Sementara demand atau kebutuhan dalam negeri 1,5 juta ton per tahun. Akibatnya Untuk memenuhi kebutuhan itu kita harus import. Padahal kita kaya dengan bauksit. Karena Inalum tidak memiliki energi listrik yang cukup untuk proses produksinya,” ujar Nasril, dalam kunjungan kerja reses komisi VII DPR RI ke Sumut, Jumat (14/7/2023).
Menurut Nasril, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang dimiliki Inalum seperti PLTA Sigura-gura dan PLTA Tangga, PLTA Asahan I, tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik Inalum untuk mencapai target produksi. Sehingga Inalum butuh tambahan energi listrik yang bisa diperoleh dari PLN.
Sayang, sampai hari ini belum ada kata sepakat terkait harga untuk pemenuhan energi listrik dari PLN ke Inalum. Dengan kata lain, ada selisih harga sudah lama jadi masalah yang tak kunjung mendapat kesepakatan antara kedua BUMN tersebut.
“Miris kita melihat, sangat kurang sinergitas antara BUMN kita, pemilik energi listrik, PLN yang tidak mampu melakukan kerjasama dengan baik dengan industri aluminium kita. Di tengah tuntutan permintaan pasar yang tinggi atas aluminium. Sehingga membuat Indonesia harus impor aluminium,” tambah Politisi Fraksi PAN ini.
Nasril menilai pemerintah harus turun tangan melakukan konsolidasi ke dua belah pihak. Mengingat kedua perusahaan tersebut sama-sama BUMN. Bahkan, Komisi VII DPR RI juga mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanggil kedua belah pihak, agar segera diselesaikan persoalan harga. Sehingga ditemukan titik tengah yang baik.
Sementara itu Dirut PT Inalum, Danny Praditya mengakui selama ini masalah harga yang belum ada sepakat menjadi kendala. Namun pihaknya bersama PLN sudah melakukan pertemuan, mencari solusi beberapa opsi lain.
Di antaranya dengan kemungkinan melakukan kerjasama operasional ataupun joint venture, di mana aset kedua perusahaan akan dijadikan satu dan PLN akan mendapatkan upside ataupun bagian dari kepemilikan hasil produksi Inalum.
“Kami menyadari teman-teman PLN punya keekonomian pembangkitannya dan tentu kebijakannya akan mempengaruhi sektor lain. Oleh karena itu kami mencoba mencari beberapa opsi lain, termasuk Joint Venture atau kerjasama operasional. Insyallah dalam waktu dekat akan ketemu solusi bersama,” jelas Danny. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
