Semarang, Sumselupdate.com – Posisi peluang kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih berat menghadapi disruption dalam perubahan gelombang revolusi industri gelombang keempat saat ini.
Hal itu dikemukakan oleh Hendri Saparini, PhD dalam seminar dan dialog nasional HIMPUNI di Hotel PO Semarang, Provinsi Jawa Tengah, belum lama ini.
Bahkan, Triyono pembicara dari OJK UMKM mengungkapkan, UMKM yang masih melakukan traksaksi tradisional masih berat, apalagi harus menggunakan digitalisasi.
Kelemahan lainnya UMKM belum terkoneksi secara global. Hal ini juga menjadi persoalan yang dihadapi, belum lagi terkait dengan konten atau produk UMKM itu sendiri.
Ekonom CORE Indonesia ini menjelaskan, saat yang terjadi adanya konektivitas manusia, mesin, dan data dalam waktu nyata di mana-mana.
Terkait dengan persiapan Indonesia, menurut dia, maka perlu dilakukan di antaranya soal pemberdayaan UMKM sangat perlu mengedukasi sekitar 3,7 juta UMKM melalui teknologi.
Misalnya e-commerce UMKM dan pendanaan teknologi. Selain itu ada beberapa prioritas lainnya, perbaikan alur aliran material, mendesain ulang zona industri.
Akomodasi standar sustainability, membangun infrastruktur digital, menarik investasi asing, peningkatan kualitas SDM, pembentukan ekosistem inovasi, menerapkan insentif investasi teknologi dan harmonisasi aturan dan kebijakan.
Dijelaskan Saparini, tantangan UMKM era digital dan posisi UMKM saat ini, UMKM pada sektor manufaktur relatif rendah yang dominan di perdagangan, pertanian dan jasa.
Menurut Saparini, kemajuan infrastruktur dan pembangunan berbagai hard infrastruktur secara massif akan membantu menyelesaikan banyak kelemahan UMKM.
Di era digital menurut Menhub yang membuka acara seminar dan dialog ini, UMKM masih belum maksimal menggarap peluang digitalisasi. Hingga akhir 2018 baru 5% go digital.
Menhub mencontohkan Korea Selatan sangat berkembang UMKM-nya dengan persentase mencapai 99,8% dan kebanyakan sudah melek teknologi.
“Bandingkan dengan Korea dan Jepang. Oleh karenannya, Himpuni, akademisi, semua berpikir bagaimana kita berusaha untuk menggalakkan fungsi digitalisasi dalam kegiatan UMKM,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Triyono menambahkan, sebanyak 70% UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan.
“Oleh karena butuh dukungan, di antaranya dengan bantuan biaya dengan pinjaman,” pungkas Triyono.
Di sela-sela acara seminar dan dialog juga dilakukan penandatanganan deklarasi berikutnya koperasi HIMPUNI.
Secara teknis koperasi HIMPUNI akan diatur dan dibahas kemudian. PN IKA Unsri termasuk yang ikut menandatangani naskah deklarasi berdirinya koperasi tersebut. (rel)











