Jakarta, Sumselupdate.com – KPK menduga ada 55 orang pejabat di Kementerian PUPR yang menerima suap terkait proyek sistem penyediaan air minum (SPAM). Dugaan suap itu terkait proyek SPAM di berbagai wilayah di Indonesia.
“Kami menduga aliran dana pada setidaknya 55 orang pejabat di Kementerian PUPR terkait dengan proyek-proyek penyediaan air minum di proyek-proyek yang tersebar di banyak daerah di Indonesia,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Selasa (5/3/2019).
Namun, Febri belum menjelaskan siapa saja ke-55 pejabat itu. KPK memang pernah menyatakan ada pengembalian duit senilai Rp 20,4 miliar, USD 148.500, dan SGD 28.100. Hingga kini KPK telah memeriksa 19 Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM PUPR sebagai saksi. Mereka merupakan Kasatker yang bertugas di berbagai wilayah, mulai dari Aceh hingga Sulawesi Barat.
“Sampai saat ini setidaknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap 19 orang Kasatker di Kementerian PUPR yang bertugas di sejumlah daerah di Indonesia,” ucap Febri seperti dikutip dari laman detik.com.
Dalam kasus yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK ini ada delapan orang yang telah menjadi tersangka. Mereka berasal dari pihak swasta dan pejabat Kementerian PUPR.
Duit suap itu, menurut KPK, diduga diberikan oleh Budi Suharto, Dirut PT WKE; Lily Sundarsih, Direktur PT WKE; Irene Irma, Direktur PT TSP; dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP. Keempatnya juga jadi tersangka.
KPK menduga suap itu ditujukan agar PT WKE dan PT TSP memenangkan proyek SPAM. Hasilnya, kedua perusahaan itu memenangi 12 proyek SPAM pada 2018 dengan nilai total Rp429 miliar. Kini KPK telah menyelesaikan penyidikan untuk empat tersangka dari pihak swasta, yakni Budi, Lily, Irene, dan Yuliana. Keempatnya segera disidangkan. (pto)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
