Palembang, Sumselupdate.com – Penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumsel telah diserahkan Ombudsman RI, di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (7/2/2019).
Diketahui dari 7 kabupaten/kota yang di survey oleh Ombudsman, seperti OKI yang telah dinilai sejak 2016 terus berbenah mendapat peringkat hijau dengan nilai 84,14, Musi Banyuasin kategori zona kuning, Lahat mendapat zona kuning, Prabumulih sejak 2015 kategori kuning, OKU masuk kategori kuning, Kota Pagaralam kategori merah, dan Muaraenim kategori merah.
Untuk daerah yang masuk zona merah, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menghimbau kepada kabupaten/kota yang masih mendapat nilai kepatuhan sedang (zona kuning) dan kabupaten yang mendapat nilai kepatuhan rendah (zona merah) agar meningkatkan kualitas pelayanan publik di segala bidang.
“Saya apresiasi kepada kabupaten mendapat zona hijau yaitu Pemkab OKI semoga di masa-masa yang akan datang tetap ditingkatkan dan dipertahankan pelayanan prima kepada masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai, SH, LLM, PHD, mengapresiasi Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati/Walikota se-Provinsi Sumsel berkenaan dengan pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan publik menentukan korupsi, kolusi dan nepotisme di suatu daerah.
“Ketika negara dengan pelayanan publiknya baik dapat dipastikan tingkat korupsinya rendah, sebaliknya negara yang tingkat korupsinya tinggi pasti pelayanan publiknya tidak baik. Kita semua berdoa semoga daerah kita bisa menjadi lebih baik dalam hal pelayanan publik,” tutupnya. (pra)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
