Wakil Ketua Komisi IX DPR Dorong Musyawarah Mufakat Antara Pemda dan Nakes di NTT

Penulis: - Sabtu, 13 April 2024

Jakarta, sumselupdate.com – Komisi IX DPR RI angkat bicara terkait pemecatan ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) di Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena seharusnya persoalan itu dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat sebagai solusi yang adil.

Bacaan Lainnya

“Komunikasi dengan pihak Pemerintah Daerah, Bupati, dan Kepala Dinas terus berlangsung. Semoga melalui musyawarah mufakat, kita dapat menemukan solusi yang memungkinkan rekan-rekan nakes kembali berkontribusi dalam pelayanan kesehatan publik di Manggarai,” jelas Melki di Jakarta, Jumat (12/4/2024).

Melki menegaskan, Komisi IX berharap agar pihak terkait dapat bergerak menuju tengah guna mencari solusi yang memungkinkan para nakes ini kembali bekerja, dengan memperhatikan catatan dari Pemda.

Dikatakan, Komisi IX mendorong agar ada pembicaraan lebih konstruktif antara Pemda dengan para nakes.
Menurut Melki, dialog konstruktif antara Pemda dan perwakilan nakes penting untuk mencapai titik temu yang menguntungkan semua pihak.

Baca juga : Ketua DPR RI Harap Idul Fitri Jadi Momen Menyulam Silaturahmi Bangsa

“Kita mendorong agar ada pembicaraan lebih konstruktif antara Pemda dengan teman-teman perwakilan dari nakes ini, sehingga ada titik temu, ada solusi terbaik,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Sebelumnya, Bupati Manggarai Herybertus G.L Nabit memecat 249 nakes dengan tidak memperpanjang Surat Perintah Kerja (SPK) 2024.

“249 (nakes non ASN yang dipecat), rata-rata ikut demo,” jelas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Manggarai Bartolomeus Hermopan, Selasa (9/4/2024).

Baca juga : Anggota Komisi V DPR RI: Rest Area Tol Jadi Buffer Zone Pelabuhan Merak Harus Representatif

Pemecatan ini dilakukan imbas para nakes yang meminta perpanjangan SPK dan kenaikan upah serta tambahan penghasilan.
Aspirasi lain, para nakes meminta penambahan kuota seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.

Tuntutan itu disampaikan ke Kantor Bupati Manggarai 12 Februari 2024. Aksi serupa dilakukan di DPRD Manggarai pada 6 Maret 2024. (duk)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.