Jakarta, Sumselupdate.com — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong aparat penegak hukum (APH) memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN). Pasalnya, penggunaan anggaran pemeliharaan yang mencapai Rp700 miliar tidak membuat PDN aman dari peretasan.

“Patut diduga ada tindak penyelewengan di sana, ada oknum-oknum tidak kompeten di PDN. Jadi saya kira, tidak ada salahnya bagi lembaga penegak hukum, seperti Polri, KPK, Kejagung, mulai menyelidiki dugaan tersebut,” kata Sahroni di Jakarta, Minggu (30/6/2024).

Legislator Fraksi NasDem itu mengaku heran dengan kinerja pihak terkait yang tidak bisa mengamankan PDN dari peretasan. Padahal, mereka sudah disokong dengan anggaran sangat besar.

“Dengan dana sebesar itu, masa iya proteksi sibernya mudah dibobol dan tidak bisa dipulihkan. Kan, tidak masuk akal, terus ngapain aja mereka selama ini dengan dana sebesar itu?”jelas Sahroni.

Dia meminta agar pejabat di lembaga terkait meningkatkan pengamanan PDN. Kejadian serupa tidak boleh terulang. “Masa negara kita dibuat tidak berdaya seperti ini, data sentral dibobol dengan mudah. Sangat fatal dan memalukan,”katanya.

Menurut Sahroni, harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Mereka diminta tak menghindar dengan mencari berbagai alasan

“Harus ada yang bertanggung jawab atas insiden ini. Jangan cuma ngeles dengan seribu alasan tanpa perbaikan,” ujar Sahroni.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menjadi salah satu lembaga yang memiliki anggaran belanja paling besar di antara kementerian lain. Sampai Mei 2024, Kominfo telah membelanjakan APBN hingga Rp 4,9 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk beberapa keperluan. Di antaranya, untuk pemeliharaan dan operasional BTS 4G Rp 1,6 triliun dan pemeliharaan data center nasional Rp 700 miliar. (duk)