Terungkap, Ini Keputusan  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI Terhadap Bawaslu Ogan Ilir

Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir (OI) telah menerima keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Laporan : Henny Primasari

Inderalaya, Sumselupdate.com – Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir (OI) telah menerima keputusan  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Bacaan Lainnya

Keputusan itu, dibacakan secara langsung oleh Ketua DKPP RI Prof Muhammad di Jakarta dengan Nomor perkara 150-PKE-DKPP/XI/2020  dan 167-PKE/DKPP/XI/2020, menyatakan bahwa khusus Bawaslu OI terhadap dalil pengadu tentang kadaluarsa dan asas ne bis in idem adalah terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya, bahwa dinyatakan DKPP RI tidak terbukti.

Bawaslu OI diberikan sanksi terendah yaitu peringatan. Selanjutnya DKPP RI memerintahkan kepada KPU RI dan Bawaslu RI, untuk menindaklanjuti keputusan DKPP RI paling lama tujuh hari sejak dibacakan keputusan.

Ketua Bawaslu OI Dermawan Iskandar didampingi Anggota Bawaslu OI Idris,  Karlina dan Koordinator Sekretariat Bawaslu OI Herman Fikri mengatakan, terhadap sanksi tersebut pihaknya mengucapkan syukur atas keputusan tersebut.

Alhamdulillah, atas keputusan DKPP RI yang telah dibacakan tadi via live di facebook dan YouTube DKPP RI, Bawaslu OI hanya diberikan peringatan saja, kalau dalam tingkatan sanksi etik peringatan itu adalah sanksi terendah. Artinya secara prosedur apa yang kita kerjakan sudah benar. Kemudian kami berterimakash kepada seluruh jajaran maupun rekan-rekan yang sudah memberikan doa dan suport kepada kami. Selain itu kami menerima dengan senang hati keputusan tersebut, DKPP RU sangat objektif semoga kedepan kinerja kami lebih maksimal, dalam menjalankan amanah sebagai pengawas pemilu di OI,” kata Iskandar, Rabu (13/1/2021).

Disela-sela pembacaan putusan Anggota Panwascam Rantau Panjang, Nikmat Qoyim, saat di Kantor Bawaslu OI mengaku, bersyukur atas apa yang telah diputuskan DKPP RI.

Sejak awal pihaknya meyakini bahwa pimpinannya Bawaslu OI sudah benar dalam menjalankan kewenangannya selaku Bawaslu OI.

Sekadar mengingatkan, pada Pilkada Ogan Ilir beberapa waktu lalu, ada dugaan pelanggaran Ilyas-Endang dilaporkan ke Bawaslu, mulai dari pelanggaran administrasi, dugaan kampanye terselubung saat acara pelantikan pengurus organisasi karang taruna, Ilyas dianggap melanggar peraturan dengan melantik sejumlah pejabat sebelum pendaftaran pilkada, dan Ilyas diduga juga memanfaatkan bantuan sosial Covid-19 untuk kepentingan politik pribadinya.

Bawaslu kemudian memeriksa dugaan laporan tersebut dan merekomendasikan ke KPU untuk mendiskualifikasi Paslon Ilyas-Endang dari Pilkada Kabupaten Ogan Ilir. Atas rekomendasi Bawaslu, KPU pun menerbitkan keputusan mendiskualifikasi Paslon Ilyas-Endang.

Bawaslu kemudian dilaporkan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP kemudian telah memutuskan jik hal itu tidak terbukti dan Bawaslu OI hanya diberikan peringatan saja.

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.