Pemkab OKU, Godok Pembentukan Gugus Tugas Reformasi Agraria

Foto bersama usai aurdiensi Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) Sumsel.

Laporan : Armiziwadi

Baturaja, Sumselupdate.com –  Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tengah mengodok pembentukan Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA), yang nantinya bertugas melakukan penataan kembali struktur, penguasaan kepemilikan, pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan akses untuk kemakmuran rakyat.

Read More

Hal itu terungkap saat Rapat Audiensi Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA), bersama Bupati OKU H. Edward Candra dan Kepala Kantor Badan Partanahan Nasional (BPN) Kabupaten OKU Abdullah Andrizal, di Ruang Bina Praja Pemkab OKU, Selasa (14/09/2021).

Dijelaskan Abdullah Andrizal, tugas Reformasi Agraria termuat dalam Keppres No. 86 tahun 2018. Di Kabupaten OKU sendiri, Refomasi Agraria  sebenarnya sudah dijalankan, salah satunya yang digaung-gaungkan PT HIL, yang mendapat target lebih kurang 38.000 dan sudah diselesaikan baru mencapai 30 persen.

Kantor BPN OKU telah melakukan sosial ekonomi dibeberapa wilayah yang nantinya diusulkan untuk diberikan bantuan agaria, dalam bentuk permodalan dan bantuan bibit tanaman.

“Hasil dari data ini berupa data informasi, tabulasi dan peta,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Sekjen Gugus Tugas Reformasi Agraria Sumatera Selatan Dede Chaniago, menyampaikan,  pembentukan GTRA di Kabupaten dan Kota di Sumsel harus segera dilaksanakan.

Pembentukan GTRA ini harus melibatkan masyarakat sipil, karena pembentukan GTRA adalah usulan dari bawah ke atas. Tanpa dukungan masyarakat GTRA tidak akan berjalan secara maksimal.

Setelah GTRA dibentuk, segera lakukan rapat koordinasi untuk menyatukan persepsi, mengusulkan potensi usulan, dan mengadakan Rakor  dengan Provinsi Sumsel.

Plh Bupati OKU H. Edward Candra, mengatakan,  setelah mendengar pengantar dari Kepala Kantor BPN OKU, dan paparan Konsultan Agraria, dan Sekjen Satgas Reformasi Agraria Sumsel, semua sepakat dengan filosofi dan semangat pemerintah telah dikeluarkan dalam bentuk sebuah Perpres No. 86 tahun 2018 yang  mengatur Reformasi Agraria ini.

Bagaimana tanah ini bisa memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang benar dan legal. Dikatakan, penataan aset, dan penataan akses dan juga PTSL.

Dalam kaitan itu, memang Kab/Kota itu diminta membentuk GTRA Gugus Tugas. Tiga bulan setelah keluar Perpres, harus sudah dibentuk di tingkat Provinsi sampai kabupaten/kota. Dilihat dari GTRA  ada tiga hal, yaitu pertama kelembagaan, pendataan, dan pendanaan saling ada keterkaitan.

Pembentukan GTRA ini telah dilakukan, karena pembentukan di Kabupaten/kota di fasilitasi oleh kantor Pertanahan, karena ada alokasi dari dana APBN untuk sekretariat, fasilitas kegiatan kedepan hanya satu tahun, kemudian bangun dengan dana APBD.

“Walaupun demikian sebetulnya tidak menutup kemungkinan bisa langsung dari APBD, karena dalam Perpres itu disebutkan bahwa bersumber dari APBN, APBD, dan dana lain yang tidak mengikat,” urainya.

Lebih lanjut Edward Candra mengatakan,  di OKU secara parsial GTRA masih berjalan pada masing-masing OPD saja, belum menyatu dalam sebuah Gugus Tugas. Di dalam pembentukan GTRA, harus melibatkan masyarakat sipil, dengan adanya masyarakat sipil, adanya penyeimbang dan masyarakat lebih banyak mengetahui permasalah yang ada di lapangan. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.