OPINI: Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak, Sebuah Enigma Bagi Aparat Penegak Hukum

Penulis: Bastian Willy, S.Sos (Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Bapas Kelas II Lahat, Kanwil Kementerian Hukumdan HAM Sumatera Selatan)

BELAKANGAN ini, kita semakin sering mendengar dan menyaksikan berbagai kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Mulai dari kasus penganiayaan berat, kekerasan seksual, hingga penyalahgunaan Narkotika.

Terdapat ragam ancaman yang berpotensi merusak olahlaku dan olahpikir yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan masa depan anak yang panjang.

Selain wajib mendapatkan pendidikan formal, anak juga wajib mendapatkan pendidikan moral, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Bahwasanya anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Di dalam konstitusi Negara Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut menjadi perhatian, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan generasi penerus suatu Negara. Oleh karena itulah penulis tertarik membahas topik permasalahan ini.

Melihat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang sistem pemidanaan bagi Anak-anak.Suatu sistem pemidanaan yang memasuki era modern dan sistem pemidanaan yang bersifat konservatif dan using mulai ditinggalkan.

Hal ini dapat dilihat dari perspektif pemidanaan penghukuman untuk membalas menjadi unsure pemidanaan dengan hukum pemulihan keadaan atau yang sering saat ini kita dengar dengan istilah Restoratif Justice, sebuah antitesa dari hukuman pemidanaan yang menghukum terpidana dengan hukuman kepenjaraan bagi anak sudah sepatutnya ditinggalkan.

Sebagai contoh perkara yang mudah ditangkap logika, dimana seoang anak-anak yang masih aktif sekolah terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang merupakan buah akibat pengaruh lingkungan yang kurang baik dan tidak optimalnya pengawasan dari orangtua dengan alasan sibuk bekerja atau sebagainya.

Kemudian dihukum dan divonis pidana penjara, yang pada akhirnya anak tersebut diberhentikan dari sekolahnya. Apakah tidak terdengar ganjil serta elusive.

Apakah tidak ada kesempatan kedua bagi anak beserta orantua anak tersebut untuk memperbaiki diri anaknya?.

Apakah tidak ada pengganti pemidanaan yang bersifat konstruktif bukannya malah destruktif bagi keberlangsungan hidup anak?.

Tentu jika hal itu terjadi,secara tidak langsung akan mengancam perkembangan bangsa secara keseluruhan, karena generasi yang diharapkan bagi kemajuan telah salah dalam memperlakukannya.

Hal inilah yang perlu diperhitungkan, jangan sampai anak pelaku tindak pidana dikemudian hari hilang pula harapan masa depannya.

Di sinilah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak hadir dalam mendampingi peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dengan tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai  upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam kalimat mudahnya adalah penggantian pemidanaan yang bersifat pembalasan menjadi upaya terakhir dan mengedapankan perspektif konstruktif bagi keberlanjutan kehidupan anak.

Namun pada perjalanannya, Undang-undang ini memiliki problematika tersendiri di dalam keberlangsungannya, Selain implementas iperaturan pelaksana yang belum optimal, salah satu permasalahan yang memprihatinkan adalah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak.

UU SPPA telah mendorong lahirnya empat lembaga yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Ruang Pelayanan Khusus Anak(RPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai pengganti tempat Penahanan, Pembinaan dan Lapas anak, sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA.LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya sedangkan LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.

Untuk anak yang berumur 14 sampai dengan 18 tahun yang berkonflik dengan hukum maka UU SPPA memandatkan penitipan anak di LPAS sebagai pengganti Rutan.

Bila belum ada LPAS di wilayah yang bersangkutan, maka anak dapat dititipkan di LPKS. Jadi untuk melindungi keamanan anak, maka UU SPPA memerintahkan dapat dilakukan penempatan anak di LPKS (sementara) sebagai pengganti LPAS. Masalahnya adalah, sampai saat ini LPAS dan LPKS belum banyak tersedia di seluruh Indonesia.

Hanya beberapa wilayah di tingkat provinsi saja yang mulai memliki LPAS. Namun hampir sama dengan kondisi LPAS maka jumlah LPKS pun tidak ada di setiap kabupaten. Akibatnya aparat penegak hukum seringkali kebingungan ke mana anak yang bersangkutan akan di tempatkan.

Melihat data di Sumatera Selatan, diambil dari website resmi Sistem Database Pemasyarakatan (https:://www.sdppublik.ditjenpas.go.id) pertanggal 09J uni 2022 Kanwil Sumsel memiliki 28 Tahanan Anakdan 69 Narapidana Anak yang tersebar di Lapas atau Rutan yang ada di Sumatera Selatan. Dimana di dalam prosesnya tentu tidak berjalan sebagaimana amanat Undang-undang tersebut.

Sebagai contoh, di Sumatera Selatan sendiri sampai dengan saat ini hanya memiliki satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berada di ibu kota sumatera selatan.

Sedang apabila anak divonis pidana penjara oleh hakim maka penuntut umum sebagai eksekutor harus menempatkan anak tersebut di LPKA. Lalu bagaimana yang bagi anak yang berada di daerah pelosok?. Tentunya akan terhambat dalam problematika jarak dan waktu.

Hal ini pada akhirnya menjadi salah satu alasan bagi Anak-anak yang ditempatkan di Lapas Umum dan bercampur dengan narapidana dewasa. Pembinaan terhadap narapidana anak idealnya dibedakan dengan narapidana dewasa mengingat kondisi anak yang masih labil.

Sistem pembinaan di lapas dewasa tidak cocok untuk anak dikarenakan anak masih sangat rentan dan mudah terpengaruh yang mana mereka sebenarnya lebih membutuhkan rehabilitasi dan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sementara lapas dewasa cukup keras dan tidak produktif bagi mereka.

Selain itu, anak yang dipidana harus dibina di tempat khusus dan dipisahkan dari orang dewasa untuk menghindari adanya abu sedan kondisi buruk lainnya.

Belum lagi apabila putusan hakim yang harus melibatkan pihak ketiga bagi pidana anak maka eksekutor harus mencari institusi atau lembaga ketiga tersebut.

Penulis sebagai Pembimbing Kemasyarakatan merupakan aparat penegak hukum menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak juga ikut serta dalam pengimplementasian undang-undang sebagaimana amanat undang-undang tersebut semestinya.

Hendaknya apparat penegak hukum yang terkait di dalamnya sering berkoordinasi satu sama lain dalam implementasi undang-undang tersebut.

Peran pemerintah juga diutamakan dalam turut serta secara aktif mengedepankan percepatan dan pensuport dana lokasi anggaran dalam pengadaan institusi-institusi yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang ada di dalam undang-undang sistem peradilan pidana tersebut. Sehingga baik pelaksana maupun Negara akan terjalin sinkronisasi dalam implementasi Undang-undang tersebut. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.