Legislatif-Eksekutif Setujui KUA PPAS APBD Mura 2020, Ini Rinciannya

Penandatanganan MoU KKU PPAS DPRD PALI

Muarabeliti, Sumselupdate.com – Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020 disetujui legislatif dan eksekutif Kabupaten Musirawas (Mura), Provinsi Sumatera Selatan.

Persetujuan itu dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati Mura, Ir H Hendra Gunawan dengan Ketua DPRD Mura, Yudi Fratama, SH dalam rapat paripurna, Selasa (24/9/2019).

Bacaan Lainnya

Usai penandatanganan KUA PPAS, paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mura, Yudi Fratama dilanjutkan dengan rapat paripurna mendengarkan penyampaian nota keuangan dan Raperda APBD Kabupaten Mura tahun anggaran 2020.

Satu setengah jam kemudian paripurna dilanjutkan dengan rapat paripurna mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Atas Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020.

Bupati Mura, H Hendra Gunawan mengatakan, sesuai dengan Nota Kesepakatan tentang KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2020, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.678.836.394.362,07 dengan rincian pertama Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp154.244.636.036 yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp61.445.312.786 Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp5.271.833.125.

Serta, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp6.000.000.000 dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp81.527.490.125.

Kedua, dana perimbangan direncanakan sebesar Rp1.224.617.039.000, dengan rincian, dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp562.145.686.000, Dana Alokasi Umum sebesar Rp662.471.353.000, Dana Alokasi Khusus yang belum ditetapkan.

Ketiga, lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada rancangan APBD Tahun Anggaran, 2020 direncanakan sebesar sebesar Rp299.974.719.326,07 dengan rincian, Pendapatan Hibah sebesar Rp63.625.969.400, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp45.220.137.926,07 dan dari Pendapatan Lainnya sebesar Rp191.128.612.000.

Sedangkan untuk Anggaran Belanja Daerah APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.715.134.483.922,07 dengan rincian, pertama, Belanja Tidak Langsungsebesar Rp899.990.255.959,07, Belanja Pegawai sebesar Rp570.684.476.509,07, Belanja Hibah sebesar Rp74.943.000.000, dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp253.362.779.450, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.000.000.000. Kedua lanjut Bupati, Belanja Langsung yang direncanakan sebesar Rp815.144.227.963,

Selanjutnya untuk Pembiayaan Daerah pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 tersebut di atas, terdapat defisit anggaran sebesar Rp36.298.089.560, yang merupakan selisih antara rencana pendapatan sebesar Rp1.678.836.394.362,07 dikurang dengan rencana jumlah belanja sebesar Rp1.715.134.483.922,07.

Untuk menutupi defisit sebesar Rp36.298.089.560 diakomodir melalui Pembiayaan Netto sebesar Rp36.298.089.560.

Sehingga sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan menjadi Rp.0. Dari gambaran struktur rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 tersebut diatas, maka APBD Kabupaten Mura menganut Anggaran Pendapatan dan Belanja yang berimbang (Balance Budgeting).

Dalam rapat paripurna mendengarkan pandangan fraksi-fraksi, melalui juru bicara (Jubir) masing-masing fraksi-fraksi menyetujui Raperda APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020 menjadi Perda.

Rincinya, Fraksi Demokrat melalui jubir Siswantora menerima Raperda APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020. Fraksi PAN melalui jubir, Imawan Ardiansyah, menyetujui untuk di bahas ditingkat komisi dan di tetapkan. Selanjutnya

Fraksi Nasdem melalui jubir, Saripudin Munthe, menyetujui menjadi Perda, Fraksi PKS melalui jubir Supandi, menyetujui untuk dibahas di tingkat lebih lanjut.

Fraksi Gerindra, dengan jubir Mahmud sepakat dan setuju dibahas lebih lanjut dan ditetapkan menjadi Raperda. Dengan catatan dalam menggunakan dengan sebaik- baiknya.

Kemudian agar PAD dari sektor perekonomian menjadi prioritas, menyediakan lapangan pekerjaan, pendapatan harus realistis jangan sampai devisit anggaran serta UMKM di kembangakan. Fraksi Hanura dengan jubir Erli Marlina sepakat dan setuju. (ain)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.