Jakarta, Sumselupdate.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kwik Kian Gie menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat meragukan penilaian Bank Indonesia (BI) terhadap Bank Century.
Keraguan itu yang dinilai membuat Sri Mulyani perlu waktu berlarut-larut untuk meneken notulen rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada November 2008.
Dia menuturkan keraguan Sri Mulyani itu adalah soal penilaian BI tentang Bank Century yang menjadi bank berdampak sistemik atau bakal menimbulkan masalah besar bila ditutup. BI saat itu dipimpin oleh Boediono.
“Setelah 10 jam, datanglah Boediono dan Raden Pardede (kala itu Sekretaris KSSK), Sri Mulyani ikut dalam curah pendapat itu. Setelah satu jam (pertemuan), ditandatangani (hasil notulen rapat),” ujar Kwik di kawasan Kemang, Senin (23/4/2018), seperti dikutip dari detikcom.
Dia menuturkan Sri Mulyani terus meragukan penilaian BI soal dampak sistemik. “Sri Mulyani meragu-ragu terus. Apakah betul sistemik? Apakah betul penilaian BI?,” kata Kwik.
Kwik melanjutkan berdasarkan kronologi rapat KSSK mengenai Bank Century yang diketahuinya, rapat saat itu tak hanya melibatkan para anggota KSSK, namun juga mengundang sejumlah ahli ekonomi. Rapat itu digelar sekitar 10 jam hingga larut malam.
Kasus Bank Century kembali mencuat di publik lantaran Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan Boediono sebagai tersangka baru Bank Century.
Sakit Sejak Dibentuk
Kwik menilai bahwa Bank Century memang sudah berada pada kondisi sakit sejak dibentuk dari hasil merger tiga bank. Tiga bank tersebut, yaitu Bank Pikko, Bank Danpac, dan Bank CIC.
“Dari data fakta sangat kronologis bahwa sejak berdirinya Bank Century yang merupakan merger dari tiga bank, itu sudah bermasalah. Prosesnya terus-menerus bermasalah,” tuturnya.
Saat kasus itu terjadi pada 2008, bank sentral mengubah aturan tentang pemberian bantuan kepada bank yang memiliki Capital Adequate Ratio (CAR) sebesar 8 persen menjadi positif. Bank Century kala itu sempat memiliki CAR di bawah 8 persen namun tetap disuntik oleh BI sekitar Rp600 miliar. (adm3/dtc)
