Kasus Dana Hibah KONI Sumsel, Saksi Kompak Akui Barang Pengadaan Atlet Sudah Sesuai

Penulis: - Selasa, 5 Maret 2024
Sidang kasus KONI Sumsel.

Palembang, sumselupdate.com – Dugaan korupsi dana hibah KONI Sumsel yang rugikan negara Rp3,4 Miliar, dalam kasus ini JPU Kejati Sumsel, menjerat dua orang terdakwa eks mantan Sekum dan mantan ketua Harian KONI Sumsel.

Dalam sidang dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Kristanto Sahat SH MH, JPU menghadirkan tiga orang saksi di PN Tipikor Palembang, Selasa (5/3/2/24).

Bacaan Lainnya

Dalam keterangannya, para saksi diperiksa terkait pengadaan peralatan atlit untuk mengikuti PON di Papua.

“Pada saat itu saya selaku pelatih bulutangkis pernah mengajukan proposal kepada KONI Sumsel terkait beberapa peralatan atlit untuk mengikuti PON,” kata saksi Yaswin disidang.

Ketiga saksi juga mengakui bahwa barang-barang pengadaan untuk atlit yang diterimanya sudah sesuai yang diinginkan.

Baca juga : Kasus KONI Sumsel, Hakim Tanyakan Soal Transfer Ratusan Juta, Saksi Sebut Bendahara yang Mengetahuinya

Setelah mendengarkan keterangan tiga saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum membacakan isi Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) lima saksi dari pihak swasta yang perusahaannya dipinjam untuk pengadaan barang dan jasa oleh KONI Sumsel.

Diketahui dalam dakwaan JPU, menyatakan bahwa dua terdakwa Suparman dan Ahmad Tahir, telah merugikan negara senilai Rp 3,4 miliar atas tindak pidana korupsi KONI Sumsel tentang pencarian deposito dan uang atau dana hibah Pemda Provinsi Sumsel serta pengadaan barang bersumber APBD tahun 2021.

“Terdakwa Suparman Romans dan Ahmad Tahir didakwa telah memperkaya diri sendiri dengan kerugian negara Rp3,4 miliar lebih,” tegas JPU dalam sidang dakwaan.

Baca juga : Setujui Anggaran Rp25 Miliar, Hakim Perintahkan Jaksa Panggil Gubernur Saksi Korupsi KONI Sumsel

Adapun pasal yang didakwakan kepada dua terdakwa yakni, kesatu Primair, yakni Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau Kedua Pasal 9 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. (**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.