Jelang Asian Games, Balai Monitor Perketat Pengawasan Frequensi Radio

Palembang, Sumselupdate.com – Dalam rangka mendukung Asian Games 2018, Balai Monitor Spektrum Frequensi Radio menyosialisasikan tingkatan pengawasan frequensi radio dan alat komunikasi.

Acara dengan tema Sosialisasi Penggunaan Frequensi Radio dan Alat serta Perangkat Telekomunikasi ini berlangsung di Grand Atyasa Convention Centre Palembang, Kamis (12/7/2018).

Read More

“Kalau untuk frequensi radio memang sudah ada dan sesuai perarutan dari Kominfo dan kewenangannya pun masih di pusat, sementara Balai Monitor Spektrum Frequensi hanya perpanjangan tangan dari pusat,” ujar Inanda Kirana, Kepala Dinas Kominfo Sumsel.

“Tapi walau di daerah tetap saja dilakukan koordinasi secara aktif, mengingat mau tidak mau banyak sekali pelanggaran berkaitan dengan frequensi seperti perizinan penerbangan, BMKG dan itu sangat butuh frequensi,” tuturnya.

Inanda mengatakan pentingnya balai monitor ialah untuk mengawasi peredaran radio dan Kominfo.

“Kita berharap dalam konteks mendukung Asian Games ini, balai monitor harus benar-benar proses perizinan penyiaran jangan sampai mengganggu event ini,” tandasnya.

Sementara itu Muhammad Sopingi, Kepala Balai Monitor Spektrum Frequensi Radio Kelas I Palembang mengatakan bahwa masih banyak alokasi penyiaran yang melakukan pelanggaran, seperti pelebaran frequensi sehingga menggangu frequensi lainnya.

“Kalau ditanya ada tidaknya pelanggaran, jawabnya pasti ada, bahkan dampak dari pelebaran frequensi itu berbahaya, misalkan mengganggu penerbangan,” jelasnya.

Dalam hal ini Muhammad Supongi juga menjelaskan bahwa masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang kurang kesadaran akan hukum, bahkan terkadang ketika menegur pihak ilegal tersebut mereka yang marah-marah, padahal menyalahi prosedur.

“Jadi lebih galak mereka kalau ditegur, padahal itu jelas pelenggaran. Kalau dari kita sendiri sering ada penertiban bekerja sama dengan pemerintah dan kepolisian. Tahun ini baru satu yang kita tertibkan,” tuturnya.

Menurutnya, hal ini dilakukan karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang komunikasi dan Pasal 33 ayat 1 bahwa penggunaan penyiaran itu wajib memakai perizinan. Jika melakukan pelanggaran, bisa terkena denda sebesar Rp400 juta dan 4 tahun penjara. (syd)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.