Hanya Pemkab Muaraenim yang Berhak Mengelola Perparkiran di Kawasan Wisata Bedegung!

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaraenim, Riswandar saat memimpin rapat, Selasa (20/4/2021).

Laporan: Endang Saputra

Muaraenim, Sumselupdate.com – Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaraenim, Riswandar menegaskan jika pemerintah daerah yang berhak mengelola perparkiran di kawasan obyek wisata Bedegung.

Bacaan Lainnya

“Kita menegaskan bahwa pengelolaan parkir di Wisata Air Terjun Curug Tenang Bedegung hanya boleh dipegang Pemkab Muaraenim melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Muaraenim,” tegas Riswandar dalam rapat staff, Selasa (20/4/2021).

Pernyataan Riswandar ini terkait mencuatnya keinginan warga Desa Bedegung, Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muaraenim, untuk turut serta dalam mengelola perparkiran di kawasan Wisata Air Curug Tenang Bedegung.

Dalam rapat tersebut, Riswandar menegaskan tidak ada aturan yang membolehkan masyarakat mengelola perparkiran, karena seluruh aset di Bedegung merupakan milik Pemkab Muaraenim.

“Sehingga apapun bentuknya kegiatan di Bedegung dipegang UPTD termasuk dalam pengelolaan parkir,” tandasnya.

“Semua aset yang ada di kawasan wisata Bedegung adalah milik Pemkab Muaraenim. Contohnya, pada lahan di Pasar I ada GOR, lurah tidak bisa minta bantuan atau dilibatkan didalamnya dalam pengelolaan gor, karena dibangun Pemkab Muaraenim dan ada dinas terkait di dalamnya yang memiliki hak pengelolaan,” tambah mantan Kadishub Muaraenim ini.

Dilanjutkan Riswandar, masyarakat bisa saja melakukan pengelolaan jika di desanya masuk dalam usaha murni untuk ambil bagian memanjangkan usahanya di obyek wisaya Bedegung.

“Kita berharap warga dapat memahami kondisi yang ada. Namun, bila masih belum dapat dimengerti, warga akan diberikan edukasi hukum oleh tim yustisi agar warga tidak salah melangkah,” ucapnya.

Dikatakannya, tim yustisi beranggotakan Pemkab Muaraenim, kejaksaan, kepolisian, dan Pengadilan Negeri akan segera mungkin melakukan edukasi terkait hal ini.

“Untuk diketahui bahwa pengelolaan Bedegung itu murni untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Muaraenim,” pungkasnya.

Turut hadir pada rapat staf itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Muaraenim, Isdrin, Kepala Satpol PP Linmas Muaraenim, Ahmad Musadeq, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Muaraenim, Ahmad Junaini, dan Camat Panang Enim, Mey Fajarihadi. (**)

 

 

 

PDIP

PKB

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.