Denpasar, Sumselupdate.com — Komisi X DPR RI sedang menyusun RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Salah satu isu yang saat ini dibahas yakni riset, pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) kepariwisataan yang belum menemukan formulasi ideal terkait bentuk pembinaan dan muatan materi yang perlu disempurnakan.

Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf bersama tim melakukan kunjungan kerja ke Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali guna menyerap aspirasi dari civitas akademika dan para pemangku kepentingan pariwisata.

“Kita melihat antara kebutuhan pariwisata dengan suplai sumber daya manusia melalui pendidikan secara rasio sudah bisa terserap dengan baik. Akan tetapi jika berbicara kebutuhan industri pariwisata untuk melangkah lebih jauh harus ada link and match antara program dan riset sehingga tantangan kedepan dapat terpenuhi,” ujar Dede Yusuf usai melakukan Kunjungan Kerja Panitia Kerja RUU tentang Kepariwisataan di Gedung Made Widyatula Politeknik Pariwisata Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (28/6/2024).

Menurut Dede, Kampus Poltekpar Bali merupakan sebuah pendidikan vokasi yang spesifik terhadap industri pariwisata. Dimana saat ini Industri pariwisata adalah salah satu yang sedang didorong Komisi X DPR RI menjadi skala prioritas nasional.

Komisi X DPR RI tengah menyusun RUU tentang Kepariwisataan karena sudah 15 tahun undang-undang ini belum melakukan perubahan padahal era pasca covid seluruh dunia sudah melakukan perubahan di bidang pariwisata. “Banyak hal baru maka kita juga harus melihat bahwa undang-undang ini mestinya menunjang terhadap berbagai kebijakan di UNUTO ataupun juga kebijakan pemerintah seperti cipta kerja,” jelasnya.

Pengaturan substansi RUU didasarkan paradigma baru kepariwisataan, yaitu dari mass tourism ke pariwisata berkualitas yang berkelanjutan dan regeneratif. Perubahan paradigma kepariwisataan berdampak kepada perubahan secara fundamental terhadap pengaturan substansi RUU Kepariwisataan. Pengaturan pariwisata berkelanjutan, regeneratif, dan mengintegrasikan budaya dalam pengelolaan kepariwisataan. Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan didasarkan pada ekosistem pariwisata.

“Perubahan masyarakat pariwisata itu sendiri setiap tahun memiliki perubahan paradigma yang paling utama bukan dari paradigma mass tourism atau jumlahnya banyak tapi kita ingin quality tourism sehingga tidak perlu banyak jumlahnya tapi spending nya justru bisa lebih besar,” jelasnya. (duk)