Aliansi Mahasiswa Sumsel Demo di BAM Palembang Tolak Intervensi KPK

Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan (AMSS) menggelar demontrasi, tolak segala bentuk intervensi pada KPK.

Laporan: Haris Widodo

Palembang, Sumselupdate.com – Puluhan massa yang tergabung dari Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan (AMSS), menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Air Mancur (BAM) Palembang, Rabu (29/9/2021). Pendemontran, menolak segala bentuk intervensi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Read More

Reza Anggara, Presiden Universitas Islam Raden Fatah, mengatakan, jika pendemontrasi melihat ada pihak yang berusaha mengintervensi KPK. Padahal, semua tahu betul jika KPK adalah lembaga yang independen.

“Ada oknum yang tidak bertanggungjawab mengatas namakan masyarakat untuk mengintervensi KPK. Hari ini kita tolak, tidak boleh ada yang mengintervensi KPK,” tegasnya kepada awak media, Kamis (29/9/2021).

Dalam orasinya, ada tiga poin tuntutan yang disampaikan, yakni, mengecam keras pihak-pihak yang mengatasnamakan Mahasiswa Sumatera Selatan yang berusaha mengintervensi KPK melalui presiden, menolak segala bentuk intervensi terhadap KPK sekali pun kepala negara, dan mendukung penuh independensi KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang.

Sementara itu Koordinator Aksi, Rudianto Widodo mengatakan, sesuai Undang-Undang (UU), Presiden hanya diberi kewenangan untuk menunjuk dan mengesahkan pejabat negara dan eselon I melalui Surat Keputusan (SK). Itu pun atas usulan pejabat pembina pegawai yang bersangkutan, yaitu kepala kementerian dan lembaga, seperti Komnas HAM, Ombudsman dan Mahkamah Agung (MK).

Oleh sebab itulah, jika Presiden mengurus administrasi KPK, dapat dipandang mengganggu independensi dan integritas dalam penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia.

“KPK per 30 September 2021 memberhentikan 56 pegawai KPK yang dinilai tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil tes wawasan kebangsaan. Tak ada satupun yang bisa mengintervensi KPK sekalipun Presiden,” ujar Widodo dalam orasinya di BAM Palembang.

Sekadar untuk diketahui, aksi ini masih menjadi buntut dari demontran dari sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai daerah di Jakarta, Senin (27/9/2021). Mereka menyuarakan nasib 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dipecat dengan pemberlakuan TWK dan dinilai melemahkan lembaga antirasuah itu. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.