Sidang Korupsi 10 Proyek PALI, Saksi Arman Akui Terima Rp70 Juta Terkait Rehabilitasi SDN 13 Penukal

Writer: - Jumat, 20 November 2026
Saksi Arman memberikan keterangan di hadapan majelis hakim dalam sidang perkara dugaan korupsi pengondisian 10 paket proyek infrastruktur di Kabupaten PALI di Pengadilan Tipikor Palembang, Jumat (20/11/2026). Dalam persidangan, Arman mengakui menerima uang Rp70 juta terkait proyek rehabilitasi SDN 13 Penukal. (Foto; Sumselupdate.com/Romadon)

Palembang, Sumselupdate.com – Fakta baru terungkap dalam sidang perkara dugaan korupsi pengondisian 10 paket proyek infrastruktur di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan. Salah satu saksi, Arman, mengakui menerima uang sebesar Rp70 juta yang berkaitan dengan pekerjaan rehabilitasi SD Negeri 13 Penukal.

Pengakuan tersebut disampaikan Arman saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palembang, Jumat (20/11/2026).

Read More

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan empat saksi untuk diperiksa terkait perkara yang menjerat dua terdakwa, yakni Ardi Ferdian, aparatur sipil negara (ASN) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) PALI, serta Arif Gunawan.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pitriadi SH MH.

Di hadapan majelis hakim, Arman membeberkan proses awal pengajuan proposal rehabilitasi sekolah hingga munculnya pihak yang kemudian mengerjakan proyek tersebut.

Arman menjelaskan, proposal rehabilitasi sekolah awalnya dibuat oleh kepala sekolah karena kondisi bangunan dinilai sudah tidak layak. Proposal tersebut kemudian disampaikan kepada Wakil Bupati PALI.

Ia mengaku mendatangi rumah dinas Wakil Bupati tanpa membuat janji terlebih dahulu. Dalam pertemuan itu, Arman memperlihatkan proposal beserta foto dan video yang menggambarkan kondisi sekolah.

“Saya minta bantuan. Sekarang itu sudah tidak layak kalau dilihat,” ungkap Arman di persidangan.

Menurut keterangannya, Wakil Bupati saat itu merespons dengan menyampaikan akan membantu mengusulkan rehabilitasi sekolah tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya, Arman mengaku bertemu dengan seseorang bernama Eris di sebuah tempat makan. Pertemuan tersebut turut dihadiri rekannya bernama Ken.

Saat itu, Arman menceritakan rencana pekerjaan rehabilitasi SD Negeri 13 Penukal kepada Eris. Tidak lama kemudian, Eris menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut nantinya akan dilaksanakan oleh Subela.

Arman mengaku tidak mengetahui secara pasti legalitas maupun kelengkapan administrasi Subela sebagai pihak yang akan mengerjakan proyek tersebut.

Selanjutnya, Arman bersama Subela menemui Kepala Dinas Pendidikan PALI di kantor dinas. Dalam pertemuan itu, Arman memperkenalkan Subela sebagai pihak yang akan mengerjakan proyek rehabilitasi sekolah.

Ketika ditanya mengenai tanggapan Kepala Dinas Pendidikan, Arman menyebut jawaban yang diterimanya saat itu adalah, “Ya, nanti kita bahas.”

Arman juga mengakui kembali bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk membicarakan pekerjaan serupa. Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan tidak sanggup mengerjakan proyek dan menyerahkan pekerjaan kepada Subela.

Akui Terima Uang Rp70 Juta

Bagian lain yang menjadi perhatian majelis hakim adalah pengakuan Arman mengenai penerimaan uang yang berkaitan dengan proyek rehabilitasi sekolah tersebut.

Arman mengakui menerima uang sebesar Rp70 juta. Ia menjelaskan, uang tersebut terdiri dari Rp60 juta yang ditransfer dan tambahan Rp10 juta.

Namun, ketika hakim mendalami keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), muncul sejumlah penjelasan mengenai mekanisme pemberian dan pembagian uang melalui Eris.

Dalam BAP disebutkan, Arman meminta keuntungan kepada Subela sebagai bentuk perbaikan rezeki apabila pekerjaan tersebut menghasilkan keuntungan.

Arman juga mengaku sempat membicarakan besaran permintaan uang dengan Eris. Dari pembicaraan itu, muncul angka sebesar 15 persen dari nilai kontrak pekerjaan.

Dalam keterangannya, uang Rp60 juta disebut ditransfer Subela kepada Eris. Sementara itu, Rp40 juta lainnya disebut diberikan secara tunai melalui Eris kepada Arman.

Ketika dikonfirmasi mengenai pembagian uang tersebut, Arman menjelaskan bahwa Eris juga menerima bagian. Meski demikian, ia mengaku tidak pernah membuat kesepakatan khusus mengenai pemotongan uang tersebut.

Keterangan itu kemudian dipertanyakan penasihat hukum terdakwa Arif Gunawan. Penasihat hukum menyoroti adanya perbedaan keterangan Arman dalam BAP pertama dan BAP kedua, terutama terkait waktu penerimaan uang.

Dalam BAP pertama, Arman disebut menerangkan bahwa uang diterima setelah pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan. Sementara dalam BAP kedua, penerimaan uang disebut terjadi saat pertemuan dengan Eris dan Subela.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Arman mengaku lebih dahulu bertemu dengan Subela sebelum menemui Kepala Dinas Pendidikan. Namun, ia menyatakan lupa secara pasti mengenai waktu pengiriman uang tersebut.

Majelis hakim kemudian kembali mendalami uang Rp70 juta yang diterima Arman, termasuk mengenai keberadaan uang tersebut saat ini.

Saat ditanya hakim anggota, Arman mengungkapkan bahwa sebagian uang yang diterimanya telah dikembalikan kepada keluarga Subela.

“Baik, yang bisa saya jelaskan bahwa uang tersebut sudah saya kembalikan kepada pihak keluarga Subela sebesar Rp50 juta,” ujar Arman.

Dugaan Korupsi 10 Paket Proyek Rugikan Negara Rp904 Juta

Untuk diketahui, perkara ini melibatkan lima terdakwa, yakni Sephy Hendika selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkim PALI, Ardi Ferdian yang merupakan ASN pada Dinas Perkim PALI, serta Arif Gunawan selaku PPK Dinas Pendidikan PALI.

Dua terdakwa lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Subela dan Yusrizal.

Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan dugaan pengondisian terhadap 10 paket proyek konstruksi di lingkungan Dinas Perkim dan Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.

Subela diduga bertindak seolah-olah sebagai direktur CV Nengkoda Jaya. Ia juga diduga memalsukan tanda tangan direktur perusahaan tersebut untuk melaksanakan enam paket proyek konstruksi.

Enam paket pekerjaan itu terdiri dari lima proyek pembangunan drainase di lingkungan Dinas Perkim PALI dan satu paket rehabilitasi ruang kelas di SDN 13 Penukal.

Dalam pelaksanaannya, Subela diduga bekerja sama dengan Sephy Hendika selaku PPK Dinas Perkim untuk mengerjakan lima proyek drainase tersebut.

Sementara untuk proyek rehabilitasi ruang kelas SDN 13 Penukal, Subela disebut bekerja sama dengan Arif Gunawan selaku PPK Dinas Pendidikan PALI.

JPU juga menguraikan dugaan pemberian imbalan atau fee kepada kedua terdakwa yang menjabat sebagai PPK tersebut.

Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten PALI sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, pelaksanaan enam paket proyek yang dinilai tidak sesuai kontrak mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp576 juta.

Selain itu, JPU mengungkap dugaan penyimpangan pada empat paket proyek konstruksi lainnya yang dikerjakan terdakwa Yusrizal selaku rekanan.

Keempat proyek tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp332 juta.

Dengan demikian, total kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan penyimpangan 10 paket proyek tersebut mencapai lebih dari Rp904 juta.

Atas perbuatan yang didakwakan, para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikaitkan dengan Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Persidangan masih berlanjut untuk mengungkap fakta-fakta dan menguji keterangan para saksi terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan 10 paket proyek tersebut.

(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts