Kemenkum Sumsel Tertibkan Blangko Apostille dan Label Legalisasi, Cegah Penyalahgunaan Dokumen Resmi

Writer: - Selasa, 17 November 2026
Kepala Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Sumsel, Benni Risky, bersama jajaran mengikuti sosialisasi penertiban pengelolaan persediaan blangko Apostille dan label legalisasi secara virtual. (Foto: Humas Kemenkum Sumsel)

Palembang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sumatera Selatan memperkuat tata kelola persediaan blangko Apostille dan label legalisasi untuk menjaga keamanan dokumen resmi yang digunakan masyarakat dalam berbagai keperluan di luar negeri.

Langkah tersebut dilakukan melalui penertiban pengelolaan persediaan, termasuk inventarisasi, penanganan blangko rusak atau usang, hingga prosedur pemusnahan dan penghapusan administrasi.

Read More

Upaya ini ditindaklanjuti jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Sumsel setelah mengikuti sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Surat Edaran mengenai Penetapan Persediaan Rusak/Usang, Pemusnahan, serta Penghapusan Blangko Apostille dan Label Legalisasi secara virtual, Senin (16/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum tersebut diikuti Kepala Bidang Pelayanan AHU, Benni Risky, bersama jajaran pelaksana lintas fungsi.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan pemahaman teknis mengenai inventarisasi fisik, verifikasi kondisi persediaan, serta tata cara pemusnahan dan penghapusan blangko yang sudah tidak layak digunakan.

Materi tersebut menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja untuk memastikan seluruh persediaan blangko tercatat dengan baik dan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Budi Argap Situngkir, menegaskan bahwa pengelolaan blangko Apostille dan label legalisasi harus dilakukan secara cermat karena berkaitan langsung dengan keamanan dokumen resmi negara dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan administrasi hukum.

Menurutnya, penanganan blangko yang rusak atau usang secara tepat diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan sekaligus memastikan kesesuaian antara kondisi fisik persediaan dan pencatatan administrasi.

“Blangko Apostille pengelolaannya harus dilakukan secara cermat, mulai dari pencatatan, penyimpanan, hingga penanganan blangko yang rusak atau usang. Saya meminta jajaran terkait memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan agar keamanan dokumen dan kualitas layanan kepada masyarakat tetap terjaga,” tegas Budi Argap.

Kakanwil juga meminta jajaran Bidang Pelayanan AHU bersama pengelola Barang Milik Negara (BMN) segera menindaklanjuti ketentuan yang disampaikan dalam sosialisasi melalui inventarisasi dan penyesuaian administrasi persediaan.

Melalui langkah tersebut, Kanwil Kemenkum Sumsel berupaya memastikan pengelolaan perlengkapan layanan Apostille dan legalisasi berlangsung tertib, aman, serta akuntabel.

Penertiban ini diharapkan dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan blangko dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi hukum bagi masyarakat yang membutuhkan pengesahan dokumen untuk digunakan di luar negeri.

(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts