Palembang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sumatera Selatan memetakan laporan pengaduan dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) melalui koordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel, Selasa (17/11/2026).
Langkah ini dilakukan untuk memperoleh data dan gambaran mengenai penanganan pengaduan dugaan pelanggaran KI oleh aparat penegak hukum, sekaligus memastikan setiap laporan yang masuk mendapat tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam koordinasi tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, Fatriansyah, didampingi Plt Kepala Bidang Pelayanan KI M. Ferdi Pebriadi serta jajaran Pejabat Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.
Tim melakukan koordinasi dengan Unit 4 Subdit 1 Indigasi dan Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Polda Sumsel. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari pemenuhan target kinerja Kanwil Kemenkum Sumsel pada Triwulan IV Tahun 2026.
Dalam pertemuan dengan Unit 4 Subdit 1 Indigasi, Bintara Unit Tomi menyampaikan bahwa pihaknya menerima satu laporan pengaduan masyarakat pada September 2026 terkait dugaan pemalsuan produk rangka baja.
Laporan tersebut telah ditindaklanjuti dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan.
Sementara itu, dari koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Sumsel bersama Iptu Hendra, diperoleh informasi bahwa sepanjang 2026 belum terdapat laporan pengaduan terkait pelanggaran KI yang diterima unit tersebut.
Meski demikian, Korwas PPNS Polda Sumsel menyatakan siap berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkum Sumsel apabila ke depan terdapat pengaduan dugaan pelanggaran KI yang membutuhkan penanganan bersama.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Fatriansyah, mengatakan pemetaan tersebut penting untuk mengetahui perkembangan penanganan pengaduan sekaligus memperkuat komunikasi antara Kemenkum dan aparat penegak hukum.
“Kami ingin mendapatkan data dan gambaran mengenai pengaduan pelanggaran KI yang masuk ke aparat penegak hukum, sebagai dasar dalam memetakan permasalahan KI di Sumatera Selatan, sehingga setiap pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran KI dapat ditindaklanjuti segera,” ujar Fatriansyah.
Ia menjelaskan, pelanggaran kekayaan intelektual merupakan delik aduan sehingga proses penanganannya diawali dengan adanya pengaduan dari pihak yang memiliki hak.
Menurutnya, mediasi juga menjadi salah satu langkah awal yang dapat ditempuh dalam penyelesaian permasalahan KI sebelum dilanjutkan ke tahapan penanganan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Budi Argap Situngkir, menyatakan pihaknya terus berupaya membangun basis data pengaduan dugaan pelanggaran KI sekaligus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pelindungan hak para pemilik kekayaan intelektual serta meningkatkan efektivitas penanganan dugaan pelanggaran KI di Sumatera Selatan.
Melalui pemetaan dan koordinasi berkelanjutan, Kanwil Kemenkum Sumsel berharap penanganan setiap pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual dapat berjalan lebih terarah, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(**)







