Sekayu, Sumselupdate.com – Bupati Musi Banyuasin (Muba), H M Toha Tohet SH, menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Pembinaan dan Penegakan Kepatuhan Perusahaan Tahun 2026 setelah menerima aspirasi massa buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten Muba, Senin (9/11/2026).
Pembentukan satgas tersebut menjadi langkah Pemkab Muba untuk memastikan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya mematuhi peraturan perundang-undangan, terutama terkait ketenagakerjaan dan kewajiban perusahaan.
Aksi unjuk rasa yang digelar Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (PC FSBPI) – Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Musi Banyuasin itu membawa tujuh tuntutan.
Beberapa di antaranya meminta kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Muba tahun 2027, perlindungan hak-hak pekerja, penghentian praktik pemberangusan serikat pekerja atau union busting, serta peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan.
Massa juga menyuarakan persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), perbaikan infrastruktur jalan, hingga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Merespons aspirasi tersebut, Bupati Toha didampingi jajaran kepolisian dan perangkat daerah terkait turun langsung menemui peserta aksi. Bahkan, Bupati sempat bergabung bersama massa di atas mobil komando untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan.
Setelah itu, Bupati menerima perwakilan buruh untuk berdialog di ruang rapat Bupati. Audiensi tersebut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Muba H Ardiansyah SE MM PhD CMA, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Muba Herryandi Sinulingga AP, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan serikat buruh menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pekerja, mulai dari pemenuhan hak-hak normatif, perlindungan tenaga kerja, hingga kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku.
Mereka berharap pemerintah daerah mengambil langkah konkret agar berbagai persoalan ketenagakerjaan tersebut dapat ditindaklanjuti.
Menanggapi tuntutan itu, Bupati Toha menegaskan Pemkab Muba terbuka terhadap aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan pekerja dan serikat buruh.
Menurutnya, pertumbuhan investasi di Musi Banyuasin harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak pekerja dan kepatuhan perusahaan terhadap hukum.
“Investasi di Musi Banyuasin harus terus berjalan selaras dengan penghormatan terhadap hak-hak pekerja. Pemkab Muba membentuk Tim Satuan Tugas Terpadu Pembinaan dan Penegakan Kepatuhan Perusahaan Tahun 2026 yang dipimpin Asisten I untuk turun langsung ke lapangan guna melakukan penegakan aturan dan pembinaan,” tegasnya.
Satgas Terpadu tersebut akan dipimpin Asisten I Setda Muba dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Disnakertrans, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perkebunan, serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
Satgas ini nantinya bertugas melakukan pembinaan, pemantauan, koordinasi, hingga pemeriksaan lapangan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak pekerja maupun regulasi lainnya.
Selain pembentukan satgas, Bupati juga mendorong optimalisasi peran Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit sebagai wadah komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Melalui lembaga tersebut, berbagai persoalan hubungan industrial diharapkan dapat dibahas dan diselesaikan melalui dialog sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis dan kondusif.
Sementara itu, menanggapi keluhan masyarakat mengenai kelangkaan BBM, Pemkab Muba telah mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk mengusulkan penambahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Musi Banyuasin.
Adapun untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, pemerintah daerah terus menggiatkan operasi pasar murah bagi masyarakat.
Pemkab Muba menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan pekerja, serikat buruh, dan pelaku usaha. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong iklim investasi yang sehat, melindungi hak-hak pekerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis di Kabupaten Musi Banyuasin.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
