Palembang, Sumselupdate.com – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru merespons fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik atau vape.
Herman Deru menyatakan dukungannya terhadap fatwa tersebut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel bahkan membuka peluang menerbitkan regulasi daerah untuk mengatur peredaran dan penggunaan vape.
Namun, sebelum kebijakan diterapkan, Pemprov Sumsel akan terlebih dahulu mengkaji aspek hukum serta mekanisme pengaturannya.
“Pemprov Sumsel akan mengkaji penerbitan regulasi di tingkat daerah untuk mengatur larangan penggunaan vape tersebut,” kata Herman Deru, Selasa (10/11/2026).
Menurut Deru, fatwa MUI akan menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan terkait rokok elektrik. Ia menilai perlu ada kajian lebih lanjut agar aturan yang nantinya diterbitkan memiliki landasan hukum dan pertimbangan yang jelas.
“Kita melihat dan merujuk dari fatwa MUI. Tentu kita akan melanjutkan dengan regulasi di tingkat daerah,” ujarnya.
Deru menilai fatwa yang diterbitkan MUI telah melalui proses kajian dan pertimbangan mendalam. Karena itu, ia meyakini keputusan tersebut tidak diambil secara sembarangan, melainkan mempertimbangkan dampak dan kemaslahatan bagi masyarakat.
“MUI merupakan lembaga yang diakui negara dan diikuti umat Islam. Tentu kita mendukung kebijakan tersebut,” katanya.
Sebagai langkah awal, Deru berencana meminta Biro Hukum Pemprov Sumsel menelaah lebih lanjut kemungkinan penerapan fatwa tersebut melalui regulasi daerah.
Kajian itu juga diperlukan untuk memastikan mekanisme penerapan kebijakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta kewenangan pemerintah daerah.
“Saya minta laporan dari Biro Hukum dulu. Apakah fatwanya sudah secara fisik dikirim ke pemerintah kabupaten dan kota, sehingga nantinya bisa kita teruskan,” tutupnya.
Dengan demikian, rencana pengaturan vape di Sumsel masih dalam tahap kajian. Pemprov Sumsel akan menunggu hasil telaah Biro Hukum sebelum menentukan langkah regulasi selanjutnya.
(**)







