Palembang, Sumselupdate.com – Pelaku tindak pidana di Kota Palembang kini memiliki alternatif hukuman selain pidana penjara. Melalui penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, pelaku yang memenuhi ketentuan dapat menjalani hukuman dengan melakukan kegiatan sosial serta berada dalam pengawasan.
Langkah penerapan pidana alternatif tersebut diperkuat melalui kerja sama antara Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palembang.
Ketiga lembaga menandatangani perjanjian kerja sama di Kantor Kejaksaan Negeri Palembang, Selasa (10/11/2026).
Kolaborasi ini menjadi upaya memperkuat penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga pembinaan dan pemulihan agar pelaku dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.
Namun, ia mengingatkan agar kerja sama tersebut tidak berhenti sebatas penandatanganan dokumen, melainkan harus diwujudkan melalui program nyata.
“Pemkot Palembang siap mendukung penuh. Yang penting ada tindak lanjut nyata di lapangan, bukan hanya sekadar tanda tangan,” tegas Ratu Dewa.
Ratu Dewa juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Palembang dan Bapas Kelas I Palembang yang telah mendorong terwujudnya kolaborasi lintas lembaga tersebut.
Sementara itu, Plt Kepala Bapas Kelas I Palembang, Joni Ihsan, menyambut positif sinergi yang dibangun bersama Pemkot Palembang dan Kejari Palembang.
Menurutnya, kolaborasi antarlembaga menjadi faktor penting agar pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dapat berjalan efektif sesuai ketentuan.
Hal senada disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Muhammad Nasir. Ia mengapresiasi dukungan Pemkot Palembang dan Bapas Kelas I Palembang dalam mendorong penerapan alternatif pemidanaan tersebut.
Muhammad Nasir berharap kerja sama lintas lembaga ini mampu memberikan dampak nyata sekaligus memperkuat penerapan penegakan hukum yang lebih humanis di Kota Palembang.
Melalui perjanjian tersebut, ketiga lembaga akan bersinergi dalam pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Ruang lingkupnya mencakup pengawasan, pembinaan, hingga memastikan terpidana menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan hukum.
Penerapan pidana alternatif ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk memperbaiki diri tanpa harus selalu menjalani hukuman penjara.
Selain itu, pidana kerja sosial memungkinkan terpidana tetap berkontribusi bagi masyarakat melalui kegiatan yang ditetapkan sesuai ketentuan.
Pemkot Palembang berharap pendekatan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membangun sistem penegakan hukum yang lebih humanis, mengedepankan pembinaan, serta membuka peluang bagi pelaku untuk kembali menjalani kehidupan sosial secara lebih baik.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
