Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) memperkuat komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik melalui partisipasi dalam Forum Pengaduan Pelayanan Publik ‘PASTI ADA SOLUSI’ Episode 21, Jumat (16/10/2026).
Forum yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, serta persoalan yang berkaitan dengan pelayanan hukum.
Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, mengikuti kegiatan tersebut didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Slamet Iman Santoso, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kaswo, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar, serta jajaran pejabat struktural, pegawai, pegawai non-ASN, dan peserta magang Kemnaker.
Forum yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum itu membahas sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat. Di antaranya menyangkut status kewarganegaraan, perkawinan yang melibatkan warga negara asing, serta persoalan pertanahan terkait dugaan pengelolaan dan peralihan kepemilikan tanah tanpa sepengetahuan pihak yang berkepentingan.
Peserta juga menyampaikan kendala teknis yang dialami notaris ketika mengakses layanan elektronik Kementerian Hukum. Selain itu, terdapat permohonan masyarakat terkait sertifikasi bagi peracik minuman.
Berbagai pengaduan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas layanan sekaligus memastikan setiap persoalan ditangani sesuai kewenangan instansi terkait.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum menekankan pentingnya perbaikan sistem pelayanan secara berkelanjutan. Edukasi dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat juga diperlukan agar prosedur serta persyaratan layanan hukum dapat dipahami dengan baik.
Sementara itu, Johan Manurung menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan koordinasi, optimalisasi layanan digital, dan peningkatan respons terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pelayanan publik harus terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Setiap pengaduan dan masukan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk menghadirkan layanan hukum yang semakin mudah diakses, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” ujar Johan.
Menurutnya, keterlibatan dalam forum pengaduan menjadi salah satu upaya untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pelayanan hukum.
Melalui Forum ‘PASTI ADA SOLUSI’ Episode 21, Kanwil Kemenkum Babel menegaskan dukungannya terhadap transformasi pelayanan publik yang profesional, akuntabel, informatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
(**)







