Palembang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Tahun 2026 yang membahas evaluasi aturan pengesahan koperasi, Kamis (15/10/2026).
Diskusi yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah secara daring melalui Zoom Meeting tersebut mengangkat tema “Penguatan Pengesahan Koperasi: Analisis Evaluasi Dampak Permenkum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi”.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan pengesahan koperasi untuk mengukur efektivitas penerapan regulasi sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, narasumber memaparkan mekanisme pengesahan koperasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Materi mencakup dasar hukum, persyaratan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar, hingga pembubaran koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan juga mencakup regulasi dan kebijakan penguatan Indikasi Geografis, mulai dari dasar hukum, proses pendaftaran, hingga pengelolaan setelah terdaftar.
Sementara itu, akademisi Universitas Tadulako, Rahmat Bakri, yang merupakan Lektor Kepala pada bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, menyampaikan materi mengenai keberlanjutan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Materi tersebut menyoroti tantangan dalam pelaksanaan program koperasi serta strategi penguatan kelembagaan dan pengelolaan usaha agar koperasi dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan.
Diskusi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang membahas berbagai masukan terkait implementasi kebijakan pengesahan koperasi. Peserta turut menyoroti kendala administrasi serta pentingnya memastikan koperasi yang telah memperoleh status badan hukum mampu menjalankan kegiatan usaha secara aktif.
Dari pembahasan tersebut, sejumlah rekomendasi kebijakan dihasilkan. Rekomendasi itu meliputi peningkatan kualitas layanan dan akses data SABH, penguatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengesahan koperasi, serta pendampingan bagi koperasi yang telah berbadan hukum agar mampu mengembangkan kegiatan usahanya secara optimal.
Keikutsertaan Tim Kerja BSK Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel dalam forum ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman terhadap implementasi kebijakan pengesahan koperasi. Hasil diskusi juga diharapkan menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis evaluasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
