Palembang, Sumselupdate.com – Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Wamen LH/BPLH) Diaz Faisal Malik Hendropriyono meminta perusahaan di Sumatera Selatan memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut.
Salah satu langkah yang didorong yakni pembangunan infrastruktur pengelolaan air untuk menjaga lahan gambut tetap basah selama musim kemarau.
Hal tersebut disampaikan Diaz dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan, Palembang, Rabu (7/10/2026). Rapat tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru serta perwakilan perusahaan.
“Pemerintah pusat dan daerah tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, kami memerlukan kerja sama dan dukungan dari pihak swasta,” kata Diaz.
Menurut Diaz, keterlibatan perusahaan yang memiliki wilayah konsesi di daerah rawan karhutla sangat diperlukan mengingat kebakaran berulang terjadi setiap tahun.
Ia menegaskan penanganan karhutla harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah, terutama pada lahan gambut. Api di kawasan gambut dapat menjalar hingga ke bawah permukaan sehingga penanganannya tidak cukup hanya mengandalkan operasi modifikasi cuaca maupun penyiraman dari udara.
“Untuk menangani kebakaran di lahan gambut, operasi modifikasi cuaca dan penyiraman air dari udara tidak dapat menjadi satu-satunya andalan. Api di lahan gambut harus dipadamkan, dan kondisi gambut harus terus dijaga agar tetap basah,” ujarnya.
Diaz mendorong pembangunan sekat kanal untuk menahan air di kawasan gambut. Selain itu, pemerintah dan perusahaan diminta mengidentifikasi sungai terdekat sebagai sumber air serta menyediakan titik pengambilan air dan pompa untuk mengalirkannya ke lahan.
“Saya meminta dukungan perusahaan-perusahaan untuk membangun infrastruktur guna mengatasi atau memitigasi kebakaran lahan agar kejadian seperti ini tidak terulang. Kami membutuhkan kontribusi perusahaan dalam upaya tersebut,” katanya.
Namun, pembangunan infrastruktur pengelolaan air masih menghadapi tantangan berupa penolakan sebagian masyarakat. Kekhawatiran yang muncul antara lain sekat kanal dapat menghambat aktivitas pengangkutan hasil produksi dan membuat lahan terlalu basah.
Karena itu, Diaz meminta pemerintah daerah hingga pemerintah desa bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten/kota memperkuat komunikasi dengan masyarakat.
“Kepala desa dan DLH kabupaten/kota diharapkan berperan ketika perusahaan telah berkomitmen untuk membantu. Dengan demikian, kita dapat menjaga kelestarian ekosistem gambut,” ujarnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menyatakan kesiapan dunia usaha mendukung penguatan infrastruktur pencegahan karhutla.
Ia mengatakan sejumlah perusahaan telah melakukan pembasahan lahan gambut, termasuk menggunakan pompa sentrifugal untuk menaikkan air ke lahan.
“Di Sungai Mesuji, kami menggunakan sembilan pompa sentrifugal untuk menaikkan air ke lahan gambut. Upaya itu sudah kami lakukan,” kata Soewarso.
Menurutnya, muka air di lahan gambut cenderung turun saat musim kemarau sehingga membutuhkan tambahan pasokan air. Kondisi tersebut membutuhkan keterpaduan langkah dan koordinasi yang jelas antarpihak.
“Pada musim kemarau, muka air di lahan gambut turun sehingga pasokan airnya perlu ditambah. Karena itu, diperlukan keterpaduan, kerja sama, dan kejelasan pihak yang memimpin upaya ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Selatan Alex Sugiarto mengatakan pihaknya bersama APHI terus bekerja sama dengan pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla.
Ia menyebut sejumlah perusahaan perkebunan telah membangun sekat kanal, khususnya di kawasan gambut dan rawa.
GAPKI juga siap bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dalam penyusunan rancangan induk pengelolaan air sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup.
“Infrastruktur sekat kanal telah kami terapkan di perusahaan perkebunan, khususnya di lahan gambut dan rawa. Kami juga siap bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dalam penyusunan rancangan induknya, sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup,” kata Alex.
Meski demikian, Alex mengatakan terdapat sejumlah kendala di lapangan, salah satunya penurunan debit air sungai yang menyulitkan pengaliran air menuju kanal dan parit untuk menjaga kelembapan lahan.
Selain itu, akses keluar-masuk air terkadang terkendala keberadaan lebak lebung yang dikelola pemenang lelang untuk penangkapan ikan, tambak, dan kegiatan lainnya.
Karena itu, pembangunan kanal baru apabila diperlukan membutuhkan koordinasi dengan pemerintah desa.
“Kerja sama dengan pemerintah desa juga diperlukan apabila perlu dibangun kanal baru. Sebab, akses keluar-masuk air terkadang terkendala oleh keberadaan lebak lebung yang dikelola pemenang lelang untuk penangkapan ikan, tambak, dan kegiatan lainnya,” ujarnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Komisariat Daerah APHI Sumatera Selatan Iwan Setiawan serta perwakilan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Penguatan infrastruktur pengelolaan air dinilai perlu didukung ketersediaan sumber air, koordinasi antarpihak, serta komunikasi dengan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pembasahan lahan gambut sehingga risiko karhutla di Sumatera Selatan dapat ditekan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem gambut.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
