Senator Filep Terus Perjuangkan Peningkatan Revitalisasi Sekolah di Papua Barat

Writer: - Kamis, 8 Oktober 2026
Ketua Komite III DPD RI, Senator Dr. Filep Wamafma, SH. (Foto; Sumselupdate.com/Humas DPD RI)

Jakarta, Sumselupdate.com – Ketua Komite III DPD RI, Senator Dr. Filep Wamafma, SH terus mengawal peningkatan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Provinsi Papua Barat agar semakin banyak sekolah memperoleh fasilitas belajar yang layak, aman, dan nyaman.

Revitalisasi sekolah bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan merupakan bagian agenda pemebangunan manusia untuk memastikan anak-anak Papua memperoleh hak atas pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

Read More

“Anak-anak Papua sudah semestinya belajar dalam kondisi sekolah yang layak dan memadai, terutama untuk sekolah-sekolah yang berada di pedalaman, kampung, pesisir, dan wilayah yang sulit dijangkau.” ujar Filep di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Dikatakan,

Di Papua Barat, program revitalisasi pemerintah telah menunjukkan peningkatan di sejumlah daerah. Misalnya di Kabupaten Teluk Bintuni, 10 satuan pendidikan yang menerima revitalisasi tahun 2025 dengan anggaran Rp17,5 miliar telah selesai 100 persen.

Untuk tahun 2026, jumlahnya meningkat menjadi 25 satuan pendidikan dengan anggaran lebih dari Rp20,7 miliar.

Namun peningkatan tersebut perlu terus diperluas karena kebutuhan pendidikan di Papua Barat masih jauh lebih besar.

Oleh sebab itu Filep meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah menggunakan pendekatan afirmatif dalam menentukan sekolah penerima revitalisasi.

“Yang kita perjuangkan bukan hanya bertambahnya jumlah sekolah yang direvitalisasi, tetapi ketepatan sasaran program bagi sekolah yang memprihatinkan. Prioritas harus diberikan kepada sekolah dengan kerusakan berat, keterbatasan sanitasi dan air bersih, kekurangan ruang belajar, serta sekolah di wilayah 3T dan daerah yang sulit mendapatkan akses pembangunan,” jelasnya.

Dia menyampaikan, arah kebijakan nasional 2026 terkait program ini telah memprioritaskan sekolah dengan kerusakan berat, wilayah 3T, serta sekolah yang membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Untuk Papua Barat, jarak antarkampung, keterbatasan transportasi, kondisi geografis, serta mahalnya biaya logistik pembangunan harus menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran dan distribusi dukungan pemerintah. Kalau membangun sekolah di Papua Barat, pemerintah harus menghitung sesuai kondisi realitas Papua. Biaya transportasi, material, tenaga kerja, dan akses wilayah berbeda. Jangan menggunakan pendekatan angka yang sama untuk semua daerah,” tuturnya.

Dia mendorong agar data kerusakan sekolah, jumlah peserta didik, kondisi geografis, dan tingkat keterisolasian menjadi dasar utama dalam penetapan penerima revitalisasi. Fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, UKS, sanitasi, air bersih, fasilitas olahraga, listrik, serta dukungan pembelajaran digital harus menjadi bagian dari ekosistem sekolah yang layak.

Menurut Filep sekolah yang baik bukan hanya gedung baru tapi menjadi tempat anak-anak merasa aman, guru dapat mengajar dengan baik, dan orang tua percaya bahwa masa depan anaknya sedang dibangun,” jelasnya.

Sebagai Ketua Komite III DPD RI, Filep menyatakan akan terus memprioritaskan persoalan pendidikan Papua Barat dalam fungsi pengawasan DPD RI.

Sebelumnya, Filep juga telah melakukan inventarisasi persoalan pendidikan di Manokwari dengan melibatkan kepala sekolah jenjang SD hingga SMA/SMK untuk memetakan persoalan riil di lapangan.

Pemerintah daerah diminta proaktif menyampaikan data kebutuhan sekolah secara akurat dan terukur.

“Kita harus duduk bersama baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sekolah, masyarakat, dan DPD RI harus memastikan tidak ada anak Papua yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena sekolahnya tidak memiliki fasilitas yang layak,” ujarnya.

Dia menambahkan, perjuangan meningkatkan kelayakan sekolah di Papua Barat pada akhirnya bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur pendidikan saja, ini tentang masa depan anak Papua.

“Kalau kita serius membangun Papua, kita harus mulai dari sekolah. Sekolah yang layak adalah fondasi lahirnya generasi Papua berkualitas,” tegas Filep.

(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts