Komisi VI DPR Bidik Pengurangan Impor Bahan Baku Obat

Writer: - Sabtu, 11 Juli 2026
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini . (Foto; Sumselupdate.com/Humas DPR RI)

Semarang, Sumselupdate.com – Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mendorong penguatan kemandirian industri farmasi nasional di tengah tingginya ketergantungan Indonesia pada bahan baku obat impor.

Industri farmasi dalam negeri semestinya mampu berkembang lebih besar, mengingat pasar yang jelas dan kekayaan bahan alam yang melimpah.

Read More

Hal tersebut disampaikan Anggia saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke industri farmasi BUMN di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (10/7/2026).

Dikatakan, ketergantungan Indonesia pada bahan baku obat impor tercatat masih mencapai sekitar 95 persen, sebagian besar dipasok dari Tiongkok dan India.

“95 persen sekarang bahan baku masih impor. Oleh karena itu harus ada penelitian-penelitian yang terus-menerus supaya kita nggak terus selalu impor. Harus berdaulat obat, farmasi di Indonesia,” ujar Anggia.

Politisi Fraksi PKB ini menjelaskan, kekayaan hayati Indonesia sebenarnya sangat memadai untuk dikembangkan menjadi bahan baku obat.

Hal ini menuntut dukungan penelitian berkelanjutan agar potensi tersebut dapat diolah menjadi produk farmasi yang dapat digunakan masyarakat secara luas.

Anggia menekankan sejumlah prioritas untuk mendorong kemandirian farmasi, mulai dari kebijakan penggunaan obat produksi dalam negeri, penguatan permodalan untuk perluasan pabrik dan laboratorium, hingga penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor farmasi.

Dia menilai penerapan TKDN bersifat wajib dan membutuhkan koordinasi lebih baik antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian.

“Kalau menurut saya itu kan wajib, itu mandatory. Jadi harus ada koordinasi yang lebih bagus antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Perindustrian supaya matching,” tegasnya.
Anggia menyatakan optimis terhadap masa depan kemandirian industri farmasi nasional, terutama dengan dukungan pengelolaan investasi melalui Danantara.

Melalui pengawasan ini, Komisi VI DPR RI berkomitmen mengawal tata kelola industri farmasi BUMN agar Indonesia secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan impor dan membangun kedaulatan bahan baku obat nasional.

(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts