Pangkalpinang, Sumselupdate.com — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung terus memperkuat langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan layanan Pos Bantuan Hukum atau Posbankum Desa/Kelurahan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sebagai tindak lanjut atas Peresmian Posbankum Desa/Kelurahan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah diresmikan secara langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia pada 20 Mei 2026 di Gedung Mahligai Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kanwil Kemenkum Babel melaksanakan koordinasi intensif bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin (25/05/2026).
Koordinasi tersebut dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Kantor Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Babel, Rahmat Feri Pontoh, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung. Turut hadir JFT Penyuluh Hukum Ahli Madya Ferry Yulianto, JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Ismail, serta JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda Rizki Amalia.
Dalam kesempatan tersebut, Rahmat Feri Pontoh menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Posbankum Desa/Kelurahan.
“Dukungan dan sinergi yang diberikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan peresmian Posbankum menjadi energi positif bagi kami untuk terus menghadirkan layanan akses keadilan yang dekat dan mudah dijangkau masyarakat,” ujar Rahmat Feri Pontoh.
Rahmat juga menyampaikan bahwa program Posbankum Desa/Kelurahan masih memerlukan dukungan penganggaran guna menjamin keberlanjutan layanan bantuan hukum bagi masyarakat di desa dan kelurahan. Menurutnya, dukungan lintas sektor menjadi hal penting agar Posbankum tidak hanya hadir secara kelembagaan, tetapi juga dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Plt. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dora Wardani, menyampaikan apresiasi atas koordinasi yang dilakukan Kanwil Kemenkum Babel. Ia menyatakan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti usulan tersebut melalui rapat internal serta menyusun langkah dukungan lanjutan terhadap program Posbankum Desa/Kelurahan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung menyampaikan bahwa penguatan sinergi bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan Pos Bantuan Hukum atau Posbankum Desa/Kelurahan yang telah diresmikan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia.
“Posbankum Desa/Kelurahan tidak boleh berhenti pada seremoni peresmian semata, tetapi harus benar-benar berjalan, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi ruang pelayanan hukum yang mudah diakses hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujar Kakanwil.
Program Posbankum Desa/Kelurahan menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat. Kehadiran Posbankum diharapkan dapat memperkuat penyelesaian permasalahan hukum di tingkat desa dan kelurahan secara cepat, mudah, terjangkau, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(rel)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
