Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Sumsel Satukan Komitmen Wujudkan Satu Data yang Akurat dan Akuntabel

Writer: - Jumat, 12 September 2025

Palembang, Sumselupdate.com — Penandatanganan Nota Kesepakatan Pengembangan Data Statistik antara Gubernur Sumatera Selatan dengan Kepala BPS RI serta Bupati/Wali Kota se-Sumsel digelar di Griya Agung, Jumat (12/9/2025). Kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik guna mendukung pembangunan daerah.

Pada kegiatan tersebut, Bupati Banyuasin H Askolani hadir bersama Kepala BPS Banyuasin Basuki Rahmat dan Kadis Kominfo Banyuasin H Salni Pajar.

Askolani menegaskan bahwa Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Banyuasin sudah berjalan dan terus dilengkapi, terutama data yang bersifat ekspor.

“Satu Data ini sangat penting sebagai acuan atau dasar menciptakan tata kelola data yang terintegrasi, akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah,” ujar Askolani.

Ia menambahkan bahwa SDI merupakan bentuk nyata dukungan terhadap arahan Gubernur Sumsel agar pembangunan berjalan seiring dengan keakuratan data. Data tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat penyaluran bantuan sosial, penanganan kemiskinan ekstrem, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan pentingnya menyatukan data sebagai dasar kebijakan pembangunan.

“Kita harus punya satu data dalam memulai dan mempercepat pekerjaan atau program. Sejauh ini, data akurat satu-satunya yang diakui di Indonesia adalah data BPS. Mari kita bersinergi seluruh Kabupaten/Kota mewujudkan SDI yang akurat dan akuntabel,” tegasnya.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam kesempatan itu berharap penandatanganan tersebut membawa manfaat besar bagi Sumatera Selatan.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil sensus 2023, Sumsel memiliki potensi ekonomi luar biasa tinggi, terutama pada sektor perkebunan seperti karet, kopi, dan kelapa sawit. Dengan data SDI yang optimal, arah pembangunan dapat lebih fokus pada hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.

“Sumatera Selatan memiliki angka pengangguran sangat rendah dan tingkat kemiskinan 10%. Ini dapat diketahui dari pemaksimalan SDI,” jelas Amalia.

Penandatanganan ini diharapkan memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kebijakan dalam membangun sistem data yang lebih baik, akurat, dan menjadi fondasi utama pembangunan daerah di Sumatera Selatan. (**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts