Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Mewakili Pj Walikota Pangkalpinang, Juhaini Asisten Perekonomian dan Pembangunan, menghadiri undangan rapat koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi daerah dilanjutkan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam rangka program 3 juta rumah dan penghapusan kemiskinan oleh Kementerian Dalam Negeri RI melalui zoom meeting di Ruang rapat Sekda Kota Pangkalpinang, pada Senin (8/9/2025).
Juhaini mengatakan bahwa agenda rapat koordinasi tersebut membahas tentang perkembangan inflasi nasional dan daerah. Menurutnya, inflasi nasional year on year sebesar 2,3% dan month to month terkontraksi 0,08%. Sementara itu, inflasi di Pangkalpinang year on year sebesar 1,34% dan month to month terkontraksi 0,49%.
“Kelompok makanan, minuman, tembakau itu menjadi kontribusi terbesar kalau komoditasnya bawang merah, beras, emas, dan perhiasan,” kata Juhaini.
“Alhamdulillah, dari 6 langkah yang diperlukan yang ditentukan oleh Kementerian Negeri sudah kita laksanakan,” kata Juhaini. Yang pertama adalah melakukan rakor pokok pindah, ini sudah kita laksanakan, Yang kedua pertemuan dengan tokoh masyarakat juga sudah kita laksanakan. Yang ketiga apel kebangsaan dan doa bersama juga sudah kita laksanakan.
Kemudian yang keempat Gerakan pangan murah, ini juga sudah kita rasakan kemarin serentak di Dinas Pangan dan Pertanian. Dan insyaallah pada hari Selasa ini kita akan laksanakan GPM serentak di seluruh kecamatan di Kota Pangkalpinang.
Kemudian Bansos juga sudah kita rasakan. Kemudian pengaktifkan siskamling melalui surat edara, Kemarin sudah kita membuat edaran kepada seluruh camat RT RW melalui kasat pol PP, Membuat edaran untuk mengaktifkan kembali sis kamling, Sudah kita laksanakan.” Kata Juhaini.
Juhaini juga membahas tentang program 3 Juta Rumah, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Nomor 52 Tahun 2024. Menurutnya, pemerintah terus mendukung kebijakan nasional seperti itu.
“Pemerintah Kota Pangkalpinang berkomitmen untuk mendukung program-program nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Juhaini. “Kita berharap bahwa program ini dapat membantu masyarakat dan menstabilkan harga.”
Selain itu, Juhaini juga membahas tentang evaluasi terkait kondisi terkini dan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi melalui zoom meeting arahan Menteri Dalam Negeri. Menurutnya, ada 144 kabupaten/kota dan 35 provinsi dengan kondisi terjadi penyampaian pendapat di muka umum, 42 Kabupaten Kota yang ada penyampaian aksinya dalam bentuk anarkis, dan 102 Kabupaten Kota yang aksi kondusif.
(**)











