Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua MPR RI Dr HM Hidayat Nur Wahid (HNW) memberi apresiasi kepada Kementerian Agama yang telah memenuhi harapan masyarakat memberi bantuan bagi pembangunan, perawatan maupun renovasi masjid dan musholla.
Apalagi, bantuan tersebut disampaikan dengan mekanisme yang lebih baik dan transparan, melalui system Simas.
Dana disalurkan langsung melalui rekerning pengurus masjid dan musholla. Tidak melalui kepanjangan tangan pihak tertentu yang berpotensi bisa terjadi pungli maupun diselewengkan.
Kalau system Simas, bisa diterapkan secara efektif pada semua program Kemenag, akan meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik serta menghilangkan potensi pemotongan jumlah bantuan oleh oknum tertentu.
“Semua DKM penerima bantuan menyampaikan dana itu langsung ditransfer ke rekening atas nama DKM, tanpa potongan sepeserpun. Begitulah harusnya praktek di Kemenang. Kementerian Agama semestinya mampu menjadi teladan dalam hal transparansi melaksanakan berbagai program dengan amanah tanpa masalah apapun,” kata HNW usai bertemu sejumlah pengurus masjid dan musholla di Jakarta Pusat dan Selatan. Pertemuan itu berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara 3 Lantai 9, Jumat (25/8/2023).
Politisi PKS ini berharap, terdapat keadilan anggaran antara Kemenag dengan Kemendikbud. Baik masalah Pendidikan maupun layanan keumatan. Karena sampai sekarang masih terjadi ketidak adilan anggaran.
Kalau itu bisa dilakukan, semakin banyak lagi dana yang bisa diakses umat untuk kemaslahatan umat beragama dari seluruh agama di Indonesia untuk disumbangkan bagi kemajuan dan harmoni kehidupan bangsa.
“Sehingga nanti bantuan rumah ibadah bisa untuk seluruh rumah ibadah umat beragama, bukan hanya Islam. Kami mendorong Biaya Operasional Tempat Ibadah (Boti) yang diberlakukan di Jakarta dan berlaku untuk semua rumah ibadah, Islam maupun non Islam secara proporsional,” kata HNW.
Praktek seperti itu, kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, ini layak dilaksanakan di negara Pancasila yang berkeadilan sosial.
“Negara harus bisa memberi advokasi serta layanan bagi seluruh umat beragama secara adil. Sehingga seluruh umat begarama dan rumah beribadah, turut menguatkan praktek kehidupan beragama dan menguatkan pengamalan Pancasila,” katanya.
“Kalau ada agenda kenegaraan, seperti pemilu 2024, tempat ibadah harus nya ikut mensukseskan dan menjadi bagian yang mencerdaskan umat, berorientasi kepada yang makruf, meninggalkan yang mungkar. Tidak menjadi anti sosial tapi untuk berkontribusi terhadap kemaslahatan lebih besar. Mengedepankan sikap kolaboratif, menjaga dan menguatkan persaudaraan sebangsa dan negara. Dengan begitu partisipasi umat lebih positif, dan kualitas bernegara lebih baik, demokratis, maju dan berkah,” tegasnya menambahkan. (duk)











