Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua MPR Prof Dr Sjariefuddin Hasan atau Syarif Hasan mengatakan, subsidi mobil listrik yang menuai pro kontra di masyarakat, tidak seharusnya disegerakan.
Karena di luar persoalan tersebut, masih ada masalah kesejahteraan masyarakat yang sangat berat.
Sebelum memberikan subsidi mobil listrik, kata Syarief Hasan seharusnya pemerintah menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terlebih dulu.
Bukan malah mendahulukan subsidi mobil listrik, tetapi kesejahteraan rakyatnya memprihatinkan.
Syarif Hasan mengakui, subsidi mobil listrik adalah upaya yang bagus memajukan dunia transportasi.
Bahkan, ada beberapa negara di belahan bumi lain yang memberikan subsidi serupa. Tetapi, negara yang memberikan subsidi kepada proyek mobil listrik rata-rata kesejahteraan masyarakatnya sudah baik.
Sementara di Indonesia, kesejahteraan masih menjadi mimpi, di saat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi.
“Subsidi mobil listrik bagus, tetapi ada yang lebih urgen, yaitu kesejahteraan rakyat. Subsidi mobil listrik, hanya bersifat pelengkap, kita memiliki persoalan lebih substantif, yaitu masalah kesejahteraan. Kalau kesejahteraan, sudah tercapai maka subsidi mobil listrik yang sifatnya pelengkap, juga baik,” kata Sjarief Hasan usai menjadi penguji eksternal pada sidang terbuka Promosi Doktor, Program Studi Administrasi Publik, Muh. Ikramullah Akmal Universitas Hasanuddin Makasar.
Desertasi yang diajukan pada sidang tersebut berjudul Governance Network Pada Implementasi Kebijakan Energi Baru Terbarukan di Indonesia.
Acara tersebut berlangsung di Aula Gedung Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanudin, Rabu (17/5/2023).
Sidang dipimpin Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin, Dr Phil Sukri S.
Pada kesempatan tersebut, Syarief menyampaikan selamat atas keberhasilan Muh Ikramullah Akmal yang juga salah satu staf tenaga ahli Wakil Ketua MPR. Keberhasilan ikram tersebut menurut Syarif Hasan adalah cara yang dibuat untuk meningkatkan SDM di lingkungan MPR.
Dikatakan, ada beberapa catatan kritis yang disampaikan Muh Ikramullah Akmal dalam disertasinya.
Antara lain, menyangkut perizinan pembangunan proyek Energi Baru dan Terbarukan (EBT), yang sangat sulit. Karena untuk menjalankan proyek pembangunan EBT harus melewati 61 izin.
“Harus ada perbaikan serta perubahan, di sana-sini, yang diperlukan untuk melakukan peningkatan. Salah satunya mendorong agar birokrasi perijinan dalam menciptakan EBT perlu dirapikan, agar tidak sebanyak sekarang,” tegasnya. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
