Jakarta, sumselupdate. com – Wakil Ketua Women Parliamentarians AIPA (WAIPA), Irene Yusiana Putri mengatakan, keterlibatan perempuan dalam dunia politik, terutama dalam Parlemen, bukan sekedar penambahan jumlah anggota Parlemen Perempuan, melainkan bagaimana perempuan di Parlemen bisa memperkuat strategi menciptakan kebijakan publik yang mampu mengafirmasi kebutuhan perempuan
“Tugas kita bersama, bukan hanya bagaimana kita menambah jumlah anggota perempuan di parlemen. Tapi bagaimana anggota parlemen perempuan mampu mengembangkan atau meningkatkan produk hukum, baik itu dalam bentuk perundang-undangan ataupun dalam berbagai kebijakan lain, termasuk penganggaran yang lebih berpihak pada perempuan dan anak,”ujar Irene dalam acara briefing session The Roles of Women Parliamentarian in Advancing Gender Responsive Legislation for Sustainable Peace and COVID-19 Recovery,” di Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/8/2022).
Menurut Irene, anggota perempuan di parlemen antar kawasan bisa saling bekerja sama, dan memperkuat strategi satu sama lain menciptakan keputusan publik. Serta bagaimana anggota parlemen mampu mengafirmasi kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak.
Dikatakan, DPR RI di bawah kepemimpinan Puan Maharani, telah menghasilkan beberapa undang-undang yang cukup mengafirmasi kebutuhan perempuan. Salah satunya yang baru disahkan DPR RI adalah Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS). Dan tentu ke depan masih banyak rancangan undang-undang baru yang tengah disusun dan dibahas DPR RI bersama pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan perempuan dan anak.
“Sebut saja RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Itu saya pikir menjadi pintu gerbang untuk kita mengakomodir kebutuhan perempuan dan khususnya anak dalam rangka menciptakan generasi emas ke depan. Karena, angka stunting di Indonesia masih tinggi. Peran perempuan atau peran ibu lah menjadi kunci untuk menjawab atau pun mendukung terciptanya generasi emas bangsa. Dan peran anggota parlemen perempuan untuk merubah semua dan menjadikan generasi ke depan sebagai generasi emas,” kata Irene.
Dia menambahkan, BKSAP dan Kaukus perempuan menjadi leading sector untuk kerja sama anggota parlemen di kawasan menjadi penentu. Sehingga kuatnya kaukus perempuan di DPR RI bisa mewarnai kebijakan ataupun mewarnai resolusi yang nanti diciptakan di Women Parliamentarias of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA) yang akan digelar akhir Agustus ini.
Termasuk kondisi pasca pandemi Covid-19 yang melanda lebih dari setengah bumi ini. UN Women mencatat pandemi juga memperdalam ketidaksetaraan dan hambatan struktural yang sudah ada sebelumnya. Terutama dengan terbatasnya akses perempuan terhadap pekerjaan yang layak, sistem perlindungan sosial, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur digital. Di wilayah atau negara yang sedang berkonflik, ketimpangan semakin terasa. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
