Jakarta, sumselupdate.com – Anggota Komisi I DPR RI Nico Siahaan, optimis DPR RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bisa mencapai titik temu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), sehingga bisa segera rampung sebelum pelaksanaan pertemuan G20 pada November mendatang.
“Apa yang mau kita kejar? G20. G20 nanti salah satu materinya ini, mengenai pergerakan data secara internasional. Nah kalau kita sebagai tuan rumah, belum UU PDP, dan kita satu-satunya loh, negara yang enggak punya dari G20. Ini buat kami di DPR RI juga kurang baik, sepertinya kita tidak mencoba mencari jalan tengah, sehingga akhirnya kami bicara, juga harus sukses dong G20,” ujar Nico di Media Center, DPR Jakarta, Selasa (31/5/2022).
Politisi PDI-Perjuangan ini menjelaskan RUU PDP penting segera disahkan. Dengan adanya beleid ini bisa menjamin dan melindungi hak warga negara seperti yang dicantumkan di UUD serts meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap industri digital mengingat banyak terjadi kasus kebocoran data dalam dunia industri digital.
“Sampai sekarang, penyelesaian dari kasus-kasus kebocoran data udah sampai mana? Enggak ada enclosure-nya, gak ada ujungnya. Kalau kita bicara masalah kebocoran (data) BPJS, pasti ada yang harus dijaga, karena nanti ada panik. Tapi kita di Komisi I DPR RI juga harus tahu, mana hasilnya?. Kami juga boleh di-kasih tahu sebagai mitra. Nah, ini enggak ada enclosure-nya. Yang Tokopedia? Yang BNI Syariah? Enggak ada. Kalau kami tanya, sedang diperiksa tapi sampai sekarang sudah mau dua tahun enggak juga datang hasilnya,” tuturnya.
Menurut Nico, RUU PDP juga akan mengatur mengenai pergerakan data antar negara.
“Negara-negara tersebut sudah mengatur perlindungan data pribadi, dan kemudian sudah mempunyai undang-undangnya. Mereka menghargai data-data tersebut dan mau melakukan kerja sama dengan negara-negara yang melindungi data pribadi masyarakatnya. Nah bagaimana kita mau bekerjasama kalau kita tidak mempunyai aturan hukum yang sama kuat dengan negara tujuan kita,” tambah Nico.
Sebagaimana diketahui, pembahasan RUU PDP sempat terhenti dalam waktu cukup lama karena belum ada titik temu antara pemerintah dan DPR RI mengenai lembaga pengawas perlindungan data pribadi.
Dia berharap di bulan Juni Komisi I DPR RI dan Kominfo bisa duduk bersama dan segera mengesahkan RUU PDP ini.
“Harapannya, kita bisa duduk kembali, untuk berdiskusi, sekali lagi tidak bisa berdiri satu di ujung kanan satu di ujung kiri, yang satu maunya dibawah Kominfo dan yang satu maunya dibawah badan yang independen. Kita bertemu di tengah dan berharap ada turun tangan dari Presiden untuk menentukan. Karena G20 sudah di depan mata, kemudian aturan Prolegnas juga sudah di depan mata. Jadi kalau tidak selesai Juni ini kita harus mulai lagi dari nol. Kalau kita mulai lagi dar nol saya enggak yakin itu akan selesai pada waktunya sebelum G20,” tegas Nico. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
