Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Badowi mengatakan, DPR RI tetap memperjuangkan kepentingan rakyat meskipun fungsi dan anggarannya sebagian digunakan negara untuk mengatasi pandemi Covid-19.
Badai Covid-19 yang menimpa dunia termasuk Indonesia semua pihak harus menyesuaikan dengan pola kehidupan baru. Termasuk DPR menjalankan tugas kedewanan, dalam hal ini bidang legislasi di badan legislasi.
Menurut Badowi, meskipun di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) lain memiliki hak melakukan ataupun menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, semua berubah, strukturnya berubah.
“Contoh terkait kewenangan DPR salah satu fungsinya, bidang penganggaran. Ternyata semua diambil alih Perpu Covid, Perppu Nomor 1/ 2020. Jadi semua disiapkan pemerintah paling tidak dua tahun anggaran atau tiga tahun anggaran untuk penyesuaian,” ujar Baidowi dalam Forum Legislasi DPR RI di Jakarta Kamis (26/8/2021).
Dikatakan, memasuki usia DPR RI 76 tahun, apa yang sudah diberikan DPR kepada rakyat, sudah banyak yang diberikan.
Namun ada yang memiliki pendapat berbeda, karena cara mengukur keberhasilan berbeda. Itu bisa saja tergantung dari sisi mana melihatnya.
Baidowi menambahkan, era pandemi Covid-19 semua elemen bangsa, harus menyesuaikan dengan pola kehidupan baru, karena tidak ada negara satupun di dunia bisa bebas dari ancamannya.
Terutama kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, semua mengalami minus. Termasuk kegiatan masyarakat mengalami hal yang sama.
“Begitu juga dengan DPR, ketika di awal periode ini di 2019-2020, saya masih ingat betul, baru saja DPR melangkah sekitar enam bulan sejak dilantik, sudah dihantam badai Covid-19. DPR maupun fraksi fraksi harus menerima meskipun ada haknya diambil tetapi waktu itu kondisinya darurat. Kita melihatnya dalam kedaruratan itu, bagaimana negara ini tetap berjalan, kehidupan masyarakat tetap terjamin, tidak ada stagnasi, kemudian melakukan penyesuaian,” katanya.
Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut, Karyono Wibowo menyatakan, kalau ada yang bilang DPR gagal tidak benar. Kalaupun DPR sudah bekerja maksimal salah juga. Pasang surut pasti ada di masa pandemi.
“Fungsi legislasi melahirkan banyak UU bukan ukuran keberhasilan kinerja DPR Bukan sekedar berapa banyak dibuat tapi seberapa besar manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia, ” kata Karyono.
Mengenai fungsi dan anggaran DPR diambil negara, menurut dia merupakan niat baik DPR menangani masalah pandemi. Karena semua lembaga fokus menangani covid, namun penggunaan anggaran harus dikontrol DPR agar tidak menguap,” jelasnya.
Karyono menambahkan, kiprah DPR belakangan ini sudah mulai kritis. Suara kritis bahkan dari koalisi partai pemerintah. DPR memang harus tegas membela kepentingan rakyat. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
