Lahat, Sumselupdate.com – Aksi damai yang digelar Komunitas Peduli Lembah Serelo (KPLS) di depan Tugu Kolonel H Barlian perkantoran Pemkab Lahat, Senin (1/4/2019), nyaris bentrok dengan aparat Sat Pol PP Lahat-Pagaralam yang mengawal jalannya aksi.
Aksi demosntrasi dengan maksud meminta Pemkab Lahat agar dapat berperan untuk mengembalikan delapan gajah di BKSDA yang dikonservasi ke luar, akibat konflik di Pusat Latihan Gajah Bukit Serelo, Kelompok Hutan Isau-Isau yang sebelumnya terjadi antara warga Desa Padang, Kecamatan Merapi Selatan dan BKSDA setempat.
Awalnya sejak pukul 09.00 KPLS melakukan orasi dan pembacaan puisi di bundaran tugu, seputaran Dinas Perhubungan dan kemudian orasi dilaksanakan di Halaman Pemkab Lahat. Merasa tak didengar dan diacuhkan karena sudah berjam-jam Bupati Lahat belum menemui.
Akhirnya massa mendekati Kantor Pemkab Lahat dan disitu kericuhan nyaris terjadi dengan aksi saling dorong antara pihak pengamanan dengan massa aksi. Keributan adu mulut tidak berlangsung lama setelah Bupati Lahat Cik Ujang menemui massa. Kemudian Cik Ujang mempersilakan perwakilan untuk mengatakan langsung tujuan dan tuntutan aksi damai yang digelar.
Sundan Bahari, dari perwakilan KPLS mengatakan bahwa Kabupaten Lahat yang sadar akan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan guna lestarinya alam untuk keberlangsungan hidup generasi di masa yang akan datang.
“Tuntutan kami segera pulangkan delapan gajah yang dititipkan di Jalur 21 Banyuasin ke kawasan Hutan Suaka Alam, Kelompok Hutan Isau-Isau. Mengingat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 737/Menhut-II/2009, tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Alam/Pusat Latihan Gajah Bukit Serelo, Kelompok Isau-Isau, di wilayah Sumsel, seluas 210 hektar,” ungkapnya.
Berikutnya mereka menuntut agar Pemerintah Daerah (Bupati) menjadi pionir dalam menjaga kawasan Hutan Suaka Alam yang menjadi pusat latihan gajah agar terbebas dari kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sesuai amanah UU Nomor5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Mendengar pernyataan tersebut, Cik Ujang, memberikan informasi yang mematahkan asumsi yang beredar di masyarakat saat ini. “Jangan salah memberikan argumen. Gajah yang ada di BKSDA itu hanya 3 atau 2 saja. Dari mana sumbernya 10 atau berapa itu. Jadi untuk apa fasilitas 200 hektar lebih jika hanya 2 atau 3 ekor gajah saja di sana,” ucapnya.
“Saya sebagai bupati sangat senang jika ada banyak gajah di Lahat. Karena akan menjadi aset wisata daerah. Jangankan 10, 20 atau 30 gajah, Pemkab Lahat siap membantu untuk anggaran dengan syarat diurus dengan serius. Selain itu, sudah 5 tahun terakhir anggaran dari BKSDA itu tidak keluar. Pihak BKSDA juga saat diajak melakukan pengukuran lahan, mereka tidak mau,” ujar Cik Ujang menjelaskan.
Pernyataan Cik Ujang tentu saja mematahkan asumsi yang beredar di masyarakat saat ini. Karena dari info media yang beredar, saat ini ada 10 gajah yang ditangani BKSDA kemudian ada 8 gajah yang dibawa ke Banyu Asin karena adanya konflik lahan antara warga dan BKSDA. Saat ini hanya tertinggal dua gajah saja di BKSDA.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi damai hari ini, Arianto (Moncos) mengatakan bahwa seusai aksi ini telah terjadi kesepakatan bahwa Pemkab Lahat meminta agar diadakan mediasi antara KPLS dengan pihak BKSDA dan Pemkab akan dan siap memfasilitasi.
“Pihak Pemkab melalui Bupati Lahat siap memfasilitasi dan berharap KPLS bisa turut menghadirkan BKSDA. Sesegera mungkin kita juga akan berkoordinasi dengan pihak BKSDA. Selain aksi Mimbar Bebas hari ini, kita juga dari kawan-kawan akan menggelar pameran foto dan lainnya, sebagai bentuk aksi kepedulian lanjutan,” tegas Moncos sapaan dari Arianto. (sof)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
