30 Wartawan Ikuti Media Workshop BPK dan Komisi Informasi Sumsel

Sambutan Ketua PWI Sumatera Selatan, Firdaus Komar.

Palembang, Sumselupdate.com – Sebanyak 30 wartawan dari media cetak, online, dan elektronik  mengikuti Media Workshop dengan tema ‘Bersinergi untuk Akses Keterbukaan Informasi Publik yang Bertanggungjawab’, di Kantor PWI Sumsel, yang berada di Jalan Supeno No.11 Palembang, Rabu (2/12/2020) pagi.

Pada workshop yang diinisiasi Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumsel bersama Komisi Informasi Sumsel, Ketua PWI Sumatera Selatan, Firdaus Komar mengajak, jurnalis, Komisi Informasi Sumsel dan BPK, untuk bersinergi dan saling memberikan support dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Bacaan Lainnya

Ketiga profesi ini, punya peran yang saling terikat satu sama lain. Jika terjadi koordinasi, maka apa yang menjadi tujuan tentunya bisa lebih mudah tercapai.

“Pada kegiatan ini, kita harapkan terjalin koordinasi, dan saling membantu dalam menjalankan tugas masing-masing,” ucapnya.

Firdaus mengungkapkan, dalam melaksanakan tugas peliputannya, pewarta kerapkali kesulitan mengakses informasi di BPK. Itu juga yang menjadi tujuan dari workshop ini, sehingga BPK bisa menyampaikan akses yang tepat dan bisa tempuh jurnalis untuk lebih cepat mengakses data yang dibutuhkan.

“Kita tidak mau wartawan ditakuti, yang kami harapkan terjalin kerjasama,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan BPK Sumsel, Harry Purwaka mengaku, siap membantu kerja wartawan.

“Karena kami sebagai badan public, mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi bagi teman-teman wartawan, sesuai dengan amanat Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Harry.

Bagi jurnalis yang membutuhkan informasi apapun, di BPK sudah mempunyai Pusat Informasi dan Komuniasi (PIK) BPK.

“Ini salah satu produk layanan di BPK yang menyediakan layanan informasi publik. Bagi siapa pun yang ingin mendapatkan informasi publik, bisa menghubungi Pusat Informasi dan Komuniasi (PIK). Baik di BPK Pusat maupun di kantor perwakilan. Caranya, bisa datang langsung atau bisa mengajukan permintaan melalui laman (website) BPK,” kata Kepala Perwakilan BPK Sumsel ini.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Sekretariat Perwakilan (Kasetlan) BPK Sumsel, Acep Mulyadi menambahkan, sejak Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik keluar, BPK sangat berperan aktif dalam memberikan informasi.

“Bahkan dimuat di website. Kami selalu terbuka jika ada wartawan yang membutuhkan informasi, sepanjang sesuai persyaratannya,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumsel, Muhammad Arwadi mengatakan sejak dilantik 14 Mei sampai 30 November 2020, pihaknya sudah menerima 52 kasus sengketa informasi.

“Hingga kini sudah ada 52 kasus sengketa informasi yang ditangani Komisi Informasi Sumsel, pemohon ada pribadi, ada juga dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dari 52 kasus itu, satu yang dimenangkan pemohon. Keluhannya, banyak pemohon susah mengakses informasi, dan yang paling menonjol soal SPJ. Sayangnya, banyak pemohon yang belum paham,” ujarnya. (rel)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.