Home / Headline / Selamat Berkompetisi di Pilkada Sumsel 2018

OPINI Andika Pranata Jaya, S.Sos., M.Si

Selamat Berkompetisi di Pilkada Sumsel 2018

JALAN panjang proses politik penentuan bakal calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan berakhir, Rabu (10/1). Ada empat pasangan bakal calon yang mendaftarkan diri ke kantor Komisi Pemilihan Umum. Seluruh pasangan menggunakan jalur partai politik, tidak ada calon dari jalur perorangan ikut mendaftar.

Proses pendaftaran bakal calon ini menandai dimulainya rangkaian penting tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Merujuk Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, setidaknya terdapat dua hal yang harus dilalui ke empat pasangan bakal calon, yakni ‘harus lolos syarat pencalonan dan syarat calon’ agar dapat ditetapkan oleh KPU Sumsel sebagai peserta pemilihan.

Syarat pencalonan meliputi keabsahan dokumen dukungan partai politik. Penelitian dokumen syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik dan Gabungan Partai Politik ini dilakukan berbarengan dengan masa pendaftaran. Bilamana ada kekurangan, bisa dilengkapi pada masa perbaikan syarat pencalonan.

Sedangkan syarat calon meliputi serangkaian persyaratan yang tercantum dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 PKPU Nomor 3 tahun 2017. Yang menarik dari sejumlah syarat calon  yang harus dipenuhi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur ini adalah ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf e yang menyatakan Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur haruslah memenuhi persyaratan “mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN)”.

Tim dokter sebagaimana dimaksud pasal 4 ini, dibentuk KPU Provinsi berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas: dokter; ahli psikologi; dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika.  Sedangkan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika telah dibuat KPU RI bersama Pengurus Besar IDI, BNN, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Baca Juga :  KPU Empat Lawang Khawatir Ada Penggandaan Identitas

Di Sumatera Selatan, pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah biasanya dilakukan di Rumah Sakit Pemerintah, dalam hal ini Rumah Sakit Dr Muhammad Hosein Palembang. Merujuk jadwal dan tahapan penyelenggaraan, pemeriksaan kesehatan dilakukan antara tanggal 10-16 Januari 2018. Lewat serangkaian pemeriksaan, tim pemeriksa kesehatan  melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan: “calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan 
rohani” dan “positif atau negatif menyalahgunakan narkotika”. Kesimpulan pemeriksaan ini ditandatangani ketua tim pemeriksa kesehatan untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU Provinsi Sumsel dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon. Catatan pentingnya, kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.

Pendek kata, bila tim pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani menyimpulkan seorang calon tidak mampu secara jasmani dan rohani atau positif menyalahgunakan narkotika, maka tidak ada upaya lain yang bisa dilakukan partai politik kecuali mengganti calon yang bersangkutan.

Pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahap I tahun 2015, Sumatera Selatan mendapat pelajaran penting dalam tahapan pemeriksaan kesehatan. Kala itu, kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan lima (5) orang bakal calon Bupati dan Wakil Bupati tidak memenuhi syarat. Kelima bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat itu berada di Kabupaten Musirawas Utara (1), Kabupaten Musirawas (2), Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (1), serta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (1). Partai pengusung lima orang bakal calon ini pun harus dengan cepat mengajukan calon pengganti.

Baca Juga :  Dodi Reza: Kabupaten PALI Rumah Kedua Kami

Tes kesehatan terhadap calon kepala daerah di 101 daerah yang menggelar Pilkada Serentak tahap II tahun 2017 juga menyimpulkan  21 orang calon yang bermasalah dengan kesehatan dan divonis tidak memenuhi syarat sebagai peserta pilkada. Berdasarkan data  KPU RI, seluruh calon tersebut tersebar di 14 daerah. Mayoritas berada di Provinsi Aceh (19 orang), disusul Provinsi Bengkulu (4) dan Pekanbaru Provinsi Riau (1). Sebagian besar calon ini gagal pada tes psikologi.

Dari 21 orang yang tidak lolos, setengahnya atau 12 orang terkendala masalah kejiwaan ini. Adapun sisanya tidak mampu secara jasmani (5 orang), jasmani dan rohani (1), ditemukan faktor risiko yang dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah (2), serta tes kesehatan belum tuntas (1).

Berkaca dari pengalaman Pilkada 2015 dan 2017 tersebut, maka sangat penting bagi para bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumsel untuk sebisa mungkin dapat menjaga kesehatan dan mengendalikan tingkat stress menjelang pemeriksaan kesehatan. Akan sangat disayangkan jika para bakal calon yang selama proses pencalonan ini telah mengeluarkan banyak energi untuk dapat mencalonkan diri, terganjal dalam pemeriksaan kesehatannya.

Parpol Pengusung dan Tim Pemenangan juga sudah harus mengalihkan konsentrasinya dari proses administratif pencalonan ke persiapan pemeriksaan kesehatan bakal calon yang diusung. Hal ini perlu dilakukan karena proses pemeriksaan kesehatan ini bukan sekedar proses administratif dan normatif semata, melainkan proses yang juga fokus pada aspek substantifnya. Dengan demikian, pengalaman kurang baik para bakal calon yang menjadi peserta pada Pilkada 2015 dan 2017 yang lalu dapat dihindari. *

** Penulis adalah mantan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Baca Juga

Kemenpan-RB Akomodir Honorer K2 di Penerimaan CPNS, Tapi…

Tomohon, Sumselupdate.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan, honorer K2 pada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *