RDP Dengan DPRD, Asosiasi Kontruksi Desak Mursalin Dipecat

Senin, 9 April 2018

Sekayu, Sumselupdate.com – Merasa aspirasinya yang telah disampaikan beberapa waktu lalu telah diabaikan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Musi Banyuasin, sejumlah Asosiasi Kontraktor Konstruksi Daerah Muba dengan membawa ratusan anggotanya yang lebih besar kembali melakukan aksi mosi tidak percayaan kepada Mursalin, SE, Kepala Dinas DPKP Muba dengan mendatangi Komisi 1 dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muba, Senin (9/4/2018).

Kedatangan mereka guna menyampaikan dua tuntutan untuk menjadi dasar rekomendasi Komisi III, Komisi I dan unsur pimpinan DPRD Muba supaya aspirasi mereka disampaikan kepada Bupati Muba.

Adapun dua tuntutan yang disampaikan antara lain meminta Kepala DPKP Muba segera dilakukan pencopotan dari jabatannya karena telah meresahkan dan meminta para instansi penyedia barang dan jasa supaya transparan dan terbuka pada publik terkait pengumuman serta pemberitahuan pada kontraktor lokal waktu dan jumlah paket yang hendak dilelang.

Seperti yang disampaikan Damsi, perwakilan kontraktor lokal di hadapan Wakil Ketua DPRD Muba Jhon Kenedy, Ketua Komisi III dan anggota Komisi III serta perwakilan komisi I di ruang rapat Komisi III mengatakan, selama ini dinas DPKP tidak pernah melibatkan kontraktor lokal dalam pelelangan terbuka maupun pelelangan penujukan langsung barang dan jasa yang dikelola DPKP Muba.

Advertisements

“Selagi dinas DPKP Muba dipimpin Mursalin, SE, kontraktor lokal selalu tersingkirkan karena berdasarkan hasil temuan dan data di lapangan setiap pekerjaan yang dikelola DPKP adanya pengarahan pemenang atau jual beli proyek,” jelasnya.

Atas dasar itulah, dijelaskan lebih lanjut Damsi, mereka kembali melakukan gerakan damai meminta DPRD Muba segera merekomendasikan pemutasian Kepala Dinas DPKP Muba. Dan adanya tranparansi serta keterbukaan dalam proses lelang barang dan jasa yang dikelola DPKP Muba jangan sampai ada lagi jual beli proyek.

Bila hal ini dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan dapat menimbulkan kegaduhan sebab bobroknya permainan birokrasi penyedia barang dan jasa dapat merusak program serta Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

“Berdasarkan temuan kita, paket proyek di DPKP Muba ada yang sudah berjalan tapi tidak ada sosialisasi dan keterbukaan pada publik maupun pada asosiasi konstruksi lokal,” tegasnya.

Sementara itu, dihadapan seluruh anggota asosiasi konstruksi daerah Muba, Ketua Komisi III Paimin, SH, berjanji akan merekomendasikan aspirasi yang telah disampaikan kepada Bupati Musi Banyuasin.

Namun sebagai lembaga legislatif pihaknya bukanlah eksekutor untuk melakukan pemecatan terhadap Kepala Dinas DPKP Muba, tetapi sebagai lembaga yang berwenang memfasilitasi tuntutan kepada pemerintah daerah Muba.

“Apa yang menjadi tuntutan, kami sepakat untuk dilakukan rekomendasi,” papar, Jon Kenedy, SIP, Wakil Ketua DPRD Muba.

Dari hasil pertemuan tersebut, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muba, di hadapan para kontraktor lokal menandatangani dua item rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan tuntutan mereka, yakni rekomendasi agar Mursalin diberhentikan dan seluruh proyek sesuai dengan prosedur. (est)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.