Home / Headline / Pilih Pemimpin Berkualitas di Pilkada Serentak 2018
Muhammad Tuwah

OPINI Muhammad Tuwah

Pilih Pemimpin Berkualitas di Pilkada Serentak 2018

PADA 13 FEBRUARI 2018 lalu, masing-masing pasangan calon, baik bupati/walikota maupun gubernur dan wakil gubernur, telah mendapat nomor urut, sesuai dengan tahapan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Selanjutnya, masing-masing pasangan calon akan melaksanakan kampanye, baik kampanye dialogis maupun terbuka. Mereka pun akan dipilih pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang.

Berdasarkan data KPU RI, setidaknya terdapat 171 daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2018 terdiri atas 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Sedangkan di Sumatera Selatan (Sumsel), terdapat sembilan (9) Pilkada Serentak, termasuk Pilkada gubernur/wakil gubernur Sumsel. Sembilan kabupaten tersebut adalah Palembang, Banyuasin, Lubuklinggau, Ogan Komering Ilir, Prabumulih, Muaraenim, Lahat, Pagaralam dan Empatlawang.

Pilkada Serentak dapat dikatakan sejarah baru demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, jadikan Pilkada ini sebagai instrumen untuk memilih pemimpin yang berkualitas.Selain itu, peran serta masyarakat dalam mensukseskan Pilkada Serentak itu sungguh sangat penting. Masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi dengan cara memberikan hak pilihnya serta mengawasi penyelenggaraan Pilkada Serentak tersebut.

Dalam memilih pemimpinnya di daerah, masyarakat benar-benar memilih pemimpin yang memahami, merasakan, dan mengetahui apa keinginan masyarakat untuk pembangunan daerah itu sendiri. Sementara itu, untuk mencegah terjadinya konflik antar pendukung, perlu ada pemahaman bersama bahwa setiap kandidat sepakat siap kalah dan siap menang, sebagaimana telah diikrarkan dalam Deklarasi Pilkada Damai. Agar setelah Pilkada selesai dan ditetapkan sebagai pemenang, maka yang kalah menerima secara legowo, tidak lalu kemudian menghasut para pendukungnya melakukan tindakan yang anarkis.

Dan bagi penyelenggara Pilkada,  baik KPU atau Bawaslu sebagai pelaksana betul-betul bersikap profesional sesuai dengan aturan yang ada. Jangan sampai penyelenggara Pilkada Serentak 2018 “cawe-cawe” atau “bermain di bawah meja” mendukung dan memenangkan salah satu pasangan calon.

Pilih Jangan Asal, Agar Nanti Tidak Menyesal

Pada prinsipnya dilaksanakannya Pilkada Serentak adalah dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran. Penghematan ini terutama dalam pembiayaan honorarium petugas TPS jika, misalnya, pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota pada beberapa daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam satu wilayah dilaksanakan secara bersamaan.

Selain efisiensi dan efektivitas anggaran,  Pilkada Serentak juga merupakan upaya menumbuhkembangkan demokrasi dan perbaikan kesejahteraan rakyat karena mendapat legitimasi politik langsung dari rakyat.  Dengan demikian akan tercipta juga responsiveness yang baik sebab semakin kritisnya rakyat dalam pengambilan kebijakan serta terbangunnya apa yang disebut dengan persamaan hak politik (political equality).

Pilkada Serentak sebagai bentuk terobosan legitimasi politik yang membuka partisipasi luas rakyat dalam menentukan pemimpin mereka juga dapat dijadikan solusi alternatif yang dianggap baik dalam proses perkembangan demokrasi dan demokratisasi sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Artinya, melalui Pilkada Serentak diharapkan akan lahir pemimpin daerah yang berkualitas guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kriteria berkualitas minimal memiliki dua indikator, yaitu akhlaknya baik dan kualitas (kompetensi)-nya baik. Figur calon kepala daerah yang akhlaknya baik, tetapi tidak memiliki kompetensi, berpotensi untuk tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Sebaliknya, figur yang memiliki kualitas baik, tetapi memiliki sikap dan perilaku yang tidak berakhlak sangat berpotensi untuk tidak amanah. Pada gilirannya, harapan masyarakat, yaitu memperbaiki kualitas hidup agar lebih sejahtera menjadi pupus.

Oleh karena itu, masyarakat harus lebih teliti dan selektif dalam memilih calon pemimpinnya. “Pilih jangan asal, agar nanti tidak menyesal”. Calon pemimpin yang akan dipilihnya harus betul-betul diketahui track record-nya sebagai figur yang baik akhlaknya dan juga baik kompetensinya.

Pemimpin yang berakhlak baik dan memiliki kompetensi, menurut dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Nispu Khoiri, bila dilihat dari teori politik Islam (fikih syiyasiy), misalnya, pemimpin (umara/ulil amri) merupakan amanah untuk mengurus kepentingan rakyat. Pemimpin juga disebut “khadimul ummah” pelayan umat, bukan pemimpin untuk dilayani. Hakikat seorang pemimpin tidak saja sekedar kontrak politik dengan konstituennya, tetapi juga terdapat ikatan perjanjian dengan Tuhan bahwa pimpinan yang dipegangnya merupakan amanah Tuhan, karena ia telah dipilih oleh Tuhan dan dipandang cakap menjalankan amanah. Tugas pokok dan fungsinya dipandang sebagai tugas mulia di hadapan rakyat dan juga di mata Tuhannya. Karena itu pada akhirnya, perilaku kepemimpinannya juga akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME.

Pahami dan Kenali Pasangan Calon Kepala Daerah

Prinsip dasar yang telah diletakkan agama, kemudian menjadi rumusan persyaratan harus melekat pada calon pemimpin yakni: 1) Memiliki kejujuran, 2) Amanah, 3) Kecerdasan dalam berpikir, bersikap dan bertindak sehingga program kerja benar-benar terukur, dan 4) Memiliki akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan roda kepemimpinannya.  Prinsip-prinsip ini pun diperkaya oleh pakar seperti, mengutip teori al-Mawardi, dalam al-Ahkam ash Sulthaniyah, yang menegaskan bahwa pemimpin berkualitas memiliki syarat-syarat: (1). Bersikap adil; (2) Memiliki ilmu pengetahuan; (3). Sehat jasmani yang tidak menghalangi melakukan tugas; (4). Normal/tidak cacat; (5). Bijaksana  dalam menjalankan roda pemerintahan; (6). Keberanian melindungi wilayah dari konflik atau kelompok tertentu yang menciptakan disharmonisasi daerah.

Prinsip dasar ini tidak hanya muncul dengan sendirinya, tetapi menjadi bagian pesan-pesan keagamaan yang menyatakan pemimpin terbaik (berkualitas) menjadi syarat mutlak untuk memimpin. Oleh karenanya memilih pemimpin terbaik menjadi kebutuhan guna memperkuat kemaslahatan masyarakat dan daerah.

Untuk memahami dan mengenali calon kepala daerah, setidaknya dapat dilakukan melalui tiga hal. Pertama, pahami melalui visi dan misi serta program calon. Semua calon kepala daerah pasti memiliki visi dan misi serta program. Visi dan misi serta program inilah yang ditawarkan kepada masyarakat untuk menarik simpati wajib pilih. Ada yang dikenalkan melalui baliho, disampaikan melalui kampanye, atau dikomunikasikan kepada konstituen melalui tim pemenangan.

Visi dan misi serta program yang baik dari seorang calon kepala daerah adalah apabila logis dan realistis. Logis artinya masuk akal, alias tidak membuat masyarakat menghayal. Sedangkan realistis artinya sesuai dengan kenyataan dan dapat dilaksanakan dalam hubungannya dengan tugas-tugaspemerintahan. Jika visi, misi dan program yang ditawarkan tidak logis dan realistis, maka dapat dipastikan bahwa apa yang dijanjikan hanyalah bualan belaka.

Kedua, pahami integritas calon. Calon yang dipilih sebaiknya karena integritasnya atau karena orangnya sangat terpercaya. Karena sangat terpercaya, maka calon yang bersangkutan setidaknya dikenal tidak pernah berbohong kepada masyarakatnya. Banyak janji dan program yang ditawarkan selama masa kampanye, dan bisa jadi program dan janji ini akan terealisasi atau sebaliknya. Kemungkinan janji dan program akan terealisasi, jika yang dipilih adalah calon pemimpin yang berintegritas yang dalam bahasa al-Qur’an diistilahkan dengan “amanah”.

Ketiga, pahami rekam jejak calon. Biasanya disebut dengan track record, yaitu catatan panjang yang menerangkan tentang pengalaman hidup calon yang bersangkutan, apakah sebagai politisi, birokrat, pengusaha, dan lain sebagainya. Bagaimana catatannya selama melaksanakan profesi sebelumnya, apakah bagus, kurang bagus, atau justru tidak bagus.

Rekam jejak seorang calon akan sangat berpengaruh terhadap kinerjanya kelak selama memangku jabatan sebagai kepala daerah. Jika bagus, maka dipastikan bahwa kinerjanya akan bagus (berbaik sangka); jika kurang bagus, maka kinerjanya kelak tidak akan memuaskan; apalah lagi kalau tidak bagus, maka pasti akan mengecewakan.

Gubernur dan Bupati/Walikota memiliki masa rentang waktu jabatan. Karena itu, tidak dimungkinkan ada uji coba. Menjadi kepala daerah bukan seperti “memanjat kelapa, dicoba dulu nanti kalau tidak mampu, turun lagi”. Dengan demikian, ketiga hal tersebut dapat dijadikan sebagai patokan atau kriteria dalam menentukan pilihan.

Dari ketiga hal di atas dapat ditegaskan bahwa calon kepala daerah, termasuk Gubernur dan Bupati/Walikota di Sumsel, haruslah komunikatif dan populis untuk masyarakatnya serta selalu mendengarkan keluh kesah ataupun kritik dan saran demi pembangunan daerah. Dan yang lebih penting juga harus bersih, jujur, adil dan tidak tersangkut masalah-masalah hukum.

Untuk itu, kepala daerah harus berdaulat dan mempunyai jiwa nasionalisme dan negarawan. Sukses tidaknya pemilu di daerah nanti akan membawa perubahan bangsa tercinta ini dan itu adalah tanggung jawab kita semua. Jangan salah memilih, karena sukses tidaknya negeri ini ada di tangan kita semua.

Pada akhirnya, semua tergantung pada masyarakat sebagai pemilih. Bisa jadi pilihan akan dijatuhkan karena telah menerima uang dari calon yang akan dipilih. Tetapi yakin dan percaya bahwa pemimpin yang dipilih karena adanya pembagian uang (money politic), hanya akan menghasilkan kepemimpinan yang korup.

Bisa juga pilihan karena faktor kedekatan atau hubungan keluarga, lalu mengabaikan syarat akhlak yang baik serta kompetensi yang baik. Maka kepemimpinan yang muncul dari model seperti ini akan sulit mengelak dari praktik kronisme atau politik oligarkhi.

Akan lebih baik, jika calon yang dipilih bukan karena diberikan uang, bukan karena hubungan keluarga, dan juga bukan karena pertemanan. Tetapi karena diketahui bahwa orangnya baik, memiliki kemampuan yang baik, serta memiliki visi dan misi yang jelas dan terukur. Jika hal ini yang menjadi perhatian dan pertimbangan dalam menentukan pilihan, maka Insya Allah akan lahir kepala daerah yang amanah, yang tidak lupa dengan janjinya dan tidak lupa dengan rakyatnya. Sejatinya kecerdasan masyarakat menjadi penilai untuk menggunakan hak pilih, karena digenggamannyalah lahir pemimpin daerah terbaik dan berkualitas bagi daerah ini. Selamat memilih calon pemimpin masa depan Anda.Wassalam.

*) Penulis adalah Sekretaris Suara Institute

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.