Pemkab Banyuasin Ambil Langkah Tekan Angka Stanting

Kamis, 18 Januari 2018

Pangkalan Balai, Sumselupdate.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin menggelar pertemuan pemangku kepentingan (Multi-Stakeholder Forum) yang keempat.

Pertemuan yang dihadiri peserta dari 19 OPD terkait dan instansi vertikal ini digelar di Ruang Rapat Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang), Rabu (17/1).

Dikemukakan Kepala Bappeda dan Litbang Ir. Zulkufli Idrus, M.TP, pertemuan ini dilakukan sehubungan dengan rangkaian Kegiatan Kampanye Gizi Nasional (KGN) untuk mengurangi stanting dan tindak lanjut dari kegiatan MSF ke-3 terkait dengan Rencana Penyusunan RAD-PG (Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi) di Kabupaten Banyuasin.

Menurutny, angka stanting yang masih cukup tinggi baik tingkat nasional maupun provinsi. Tingkat stanting yang tinggi dihubungkan dengan beberapa faktor antara lain kurang gizi, kurang higinitas, pola rawat anak.

Advertisements

“Dapat diambil contoh, misalnya kurang beragamnya asupan makanan, kurang/jarangnya pemberian makanan, kurang gizi ibu, kurangnya pemberian ASI eksklusif.” kata Zulkifli.

Lebih lanjut ia mengemukakan, angka stanting Kabupaten Banyuasin berdasarkan hasil survey Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2017 adalah 32,8 %, meningkat dari angka tahun 2016 yaitu 6,4 %, sedangkan tahun 2015 sebesar 19,1 %.

“Ketimpangan angka stanting disebabkan survey yang dilakukan di 2015 dan 2016 menggunakan sampel di kecamatan daratan, sedangkan 2017 sampel dilakukan di Kecamatan Muara Padang, Air Salek, Makarti Jaya dan Rantau Bayur (Perairan),” ucapnya.

Ia berharap, hasil akhir dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah tersusunnya draft RAD-PG Kabupaten Banyuasin yang siap di finalisasi di tingkat Provinsi Sumatera Selatan.

Sementara Perwakilan NGO IMA World Health Yeni Roslaini meyakini upaya pencegahan stanting adalah kerja multi pihak dari berbagai sektor dan berbagai tingkat, maka perlu dilakukan serangkaian pertemuan koordinatif, komunikasi berkala beberapa pemangku kepentingan.

Mengingatk isu stanting merupakan pekerjaan lintas sektor maka perlu dibentuk tim koordinasi terkait hal tersebut. “Terkait upaya pencegahan stanting, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan menysun atau membuat Rncana Aksi Daerah Pangan dan Gizi,” jelas Yeni.

Hal ini diamini oleh Konsultan RAD-PG Podojoyo, penyusunan tersebut nantinya perlu didiskusikan tentang pengisian matriks terkait indikator kinerja dan target dari masing-masing OPD terkait menyangkut kegiatan tersebut. (rel/pto)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.