Home / Headline / Patrialis Akbar Tertangkap Tangan KPK Setelah Menerima Uang Suap Untuk Ketiga Kalinya
Hakim Konstitusi Patrialis Akbar

Patrialis Akbar Tertangkap Tangan KPK Setelah Menerima Uang Suap Untuk Ketiga Kalinya

Jakarta, Sumselupdate.com – Patrialis Akbar telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap oleh penyidik KPK. Hakim konstitusi itu ternyata sebelumnya menerima uang haram.

“Yang (USD) 20 ribu bahkan yang sudah ketiga. Tanggalnya (Kabiro Humas KPK) Febri (Diansyah) yang ini kan (update). Sudah ada pertama, kedua, ketiga,” sebut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan seperti dilansir detikcom, Kamis (26/1/2017).

Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menyita uang USD 20 ribu dan SGD 200 ribu. Namun Basaria tidak mengungkap berapa commitment fee yang diterima Patrialis.

Patrialis telah resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan permohonan uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ia menerima suap itu dari pengusaha bernama Basuki Hariman. Uang itu disampaikan melalui seorang perantara yang juga pengusaha bernama Kamaludin.

KPK pun menetapkan Patrialis dan Kamaludin sebagai penerima suap. Kemudian KPK juga menetapkan Basuki dan sekretarisnya, Ng Feni, sebagai pemberi suap.

Dari informasi dikumpulkan Tempo.co penunjukan Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi periode 2013-2018 pada Juli 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menimbulkan kontroversi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pengangkatan Patrialis tidak transparan. “Apalagi tidak melalui uji seleksi di Dewan Perwakilan Rakyat,” ujar Emerson Yuntho, anggota Badan Pekerja ICW kala itu, 31 Juli 2013.

Namun pemerintah berkukuh melanjutkan penunjukan politikus Partai Amanat Nasional itu.

“Ini wakil pemerintah di Mahkamah Konstitusi, maka hak pemerintah menentukan,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto waktu itu.

Penolakan masyarakat berlanjut. Pada 12 Agustus 2013 Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi melayangkan gugatan atas penunjukan Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.

Koalisi yang terdiri atas Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Indonesia Legal Rountable, ICW, Kontras, dan Elsam Indonesia itu beranggapan Presiden SBY telah melanggar tiga undang-undang sekaligus.

Tiga UU itu adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Negara, dan Pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tentang Pencalonan Hakim Konstitusi yang harus transparan.

Enam bulan setelah Patrialis resmi mengucapkan sumpah jabatan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara pada 13 Agustus 2013, PTUN memutuskan mengabulkan gugatan Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi pada 23 Desember 2013.

Majelis hakim mengharuskan Presiden SBY mencabut Keputusan Presiden Nomor 87/P/2013 tertanggal 22 Juli 2013 tentang pengangkatan Patrialis.

Putusan PTUN itu kemudian dibatalkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) pada 11 Juni 2014, yang menetapkan Patrialis tetap menduduki kursi hakim Mahkamah Konstitusi. (hyd)
PATRIALIS AKBAR (Sumber Tempo)
Kelahiran: Padang, 31 Oktober 1958

Pendidikan:
S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta (1983)
S-2 Program Magister Hukum Universitas Gadjah Mada (2010)
S-3 Doktor (Hukum) Universitas Padjadjaran, Bandung (2012)

Karier:
– Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (1999-2004 dan 2004–2009)
– Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2011)
– Hakim Mahkamah Konstitusi (2013-kini)

Keluarga:
Istri: Sufriyeni
Anak: 5 orang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.