Home / Headline / Pansus DPRD Muba Beri Catatan ke Pemkab

Pansus DPRD Muba Beri Catatan ke Pemkab

Sekayu, Sumselupdate.com – Dua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) memberikan beberapa catatan dan saran terkait pembahasan delapan Raperda yang disahkan.

Diantaranya agar kedepan penyampaian Raperda inisiatif Pemkab Muba dapat disampaikan tepat waktu, sehingga penetapan program pembentukan perda dapat dilakukan tiap tahun sebelum penetapan rancangan tentang APBD.

Semua itu sesuai amanat dalam Pasal 239 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang peraturan daerah dan penyampaian naskah Raperda diiringi dengan konsef akademik.

Demikian disampaikan juru bicara Pansus I dan Pansus II pada rapat Paripurna DPRD Muba dalam pembahasan 8 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di ruang rapat Paripurna DPRD Muba, Senin (19/6/2017).

Seperti Pansus I disampaikan oleh Ismawati, SE yang membahas mengenai 4 Raperda, yaitu pertama Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah no 8 thn 2011 tentang  pajak mineral bukan logam dan batuan.

Selanjutnya, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan pendesaan dan perkotaaan. Kemudian mengenai Raperda perubahan atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2011 tentang retibusi tempat rekreasi dan olahraga.

Terakhir Raperda tentang perubahan  atas peraturan daerah nomor13 tahun 2011 tentang retibusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

“Kepada Pemkab Muba agar terus menggali potensi yang terkait sumber pendapatan untuk pembayaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, seperti pajak dan retribusi,” papar Ismawati.

Sementara itu Juru bicara Pansus II DPRD Muba, Arahman Senen, SE mengatakan bahwa draf dalam penyusunan Raperda ke depannya jangan duplikat, hingga perangkat daerah ada kreatif dan inovatif. Dari empat Raperda yang di Bahas, hanya tiga Raperda yang di usulkan oleh Pansus II.

Satu Raperda yang tidak di usulkan adalah yakni Raperda Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), karena Pansus II berargumen bahwa dan menurut peraturan yang ada, tentang kondisi KPAD tidak semestinya ada di daerah karena sudah ada instansi daerah yang menangani permasalahan anak.

‘’KPAD tidak mesti ada di wilayah kabupaten, karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan lainnya, lagian sudah ada Dinas Perempuan dan Anak,’’ papar Rahman dalam laporannya. Dijelaskan lebih lanjut, KPAD juga tidak boleh menerima dana hibah secara rutin dari Pemkab Muba. (est)

Baca Juga

Kadisdik Sumsel Klaim Tak Ada Hambatan Lagi Soal Gaji Guru

Palembang, Sumselupdate.com – Berembus kabar mengenai molornya gaji guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Sumsel …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *