Home / Headline / Mandulnya Pengawasan Rugikan Pembangunan Sektor Tambang
Dodi Putra (memakai tanda pengenal merah) berfoto bersama Inspektur Tambang lainnya

Mandulnya Pengawasan Rugikan Pembangunan Sektor Tambang

Palembang, Sumselupdate.com – Keberadaan inspektur tambang sangat strategis bagi berlangsungnya kegiatan pertambangan yang baik dan benar (good mining practice) di suatu daerah. Sayangnya, sejauh ini keberadaan inspektur tambang justru terkesan ‘mandul’ akibat tidak didukung oleh dana operasional dari pemerintah daerah.

Seperti dilansir media Lahatpos (14/9/ 2017), sudah sembilan bulan inspektur tambang di UPT Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Regional IV yang meliputi Lahat, Pagaralam dan Empat Lawang tidak bisa turun lapangan untuk mengawasi seluruh kegiatan perusahaan tambang karena tidak ada dana operasional. Akibatnya, saat ini inspektur tambang hanya melakukan pengawasan secara administratif saja.

Kondisi ini tentu membuat miris di tengah fungsi strategis inspektur tambang seperti tertuang dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun lingkup pengawasannya meliputi teknis pertambangan, konservasi sumber daya minerba, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, serta penerapan teknologi pertambangan.

Baca Juga :  Selain 10 Pemain SFC, Kayamba Gumbs Juga Absen Dalam Latihan Perdana

Menurut salah satu inspektur tambang di UPT Dinas ESDM Regional IV, Dodi Putra, tidak adanya pengawasan kegiatan tambang oleh inspektur tambang tersebut bakal merugikan pembangunan di sektor pertambangan yang berorientasi pada good mining practice.  Sebab kondisi ini hanya akan terjadi jika pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan tambang. Dampaknya, ini secara otomatis akan terjadi peningkatan produksi tambang, minimalnya kecelakaan tambang dan terserapnya tenaga kerja di sektor tambang secara maksimal.

“Pemerintah daerah seharusnya memperhatikan nasib inspektur tambang. Terlebih sejauh ini Provinsi Sumatera Selatan telah mendapatkan keuntungan dari sektor pertambangan berupa penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) tahun 2016-2017 sebesar kurang lebih 1,5 triliun”, ujar Dodi.

Dia menambahkan, perusahaan tambang telah memenuhi kewajibannya berupa setoran royalti, mestinya perusahaan tambang juga dipenuhi haknya untuk mendapatkan pengawasan lapangan dari pemerintah minimal sekali dalam satu tahun.

“Jika Sembilan bulan tidak ada pengawasan dari inspektur tambang, lantas siapa yang mengawasi kegiatan perusahaan tambang? Pemerintah daerah semestinya tidak boleh berkilah untuk tidak melakukan pengawasan  dengan alasan tidak ada anggaran. Sebab hal tersebut telah menjadi amanat PP No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah”, tegasnya.

Baca Juga :  Masalah Pengeboran Minyak Ilegal di Muba Jadi Sorotan

Sebelumnya, di tengah membuka kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Mineral dan Batubara di Hotel Aston Palembang, Selasa (4/4/2017), Kadis ESDM Provinsi Sumsel, Robert Heri, mengatakan bahwa sebenarnya tugas pengawasan tambang itu dilakukan oleh inspektur tambang. Namun, karena penempatan inspektur ini baru di awal 2017, jadi tidak masuk dalam penganggaran yang sudah ditetapkan akhir tahun 2016.

“Sekarang tentu menjadi konsen untuk melaksanakan proses penganggarannya. Namun demikian, ada sedikit kendala dan sudah koordinasi dengan BPKP karena inspektur ini adalah pegawai pusat. Jadi, untuk menggunakan anggaran daerah harus sesuai dengan surat dari Menteri ESDM agar menganggarkan untuk biaya inspektur, inilah yang merupakan sedikit kesulitan,” jelas Robert. (shn)

Baca Juga

Panik Lihat Polisi, Indra Sembunyikan Shabu di Bra

Palembang, Sumselupdate.com – Pasangan  suami istri (Pasutri) Angga Dwi Hartono (40) dan Indra Dina (37), …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *