Jakarta, Sumselupdate.com – Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar menilai kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini belum menemui kemajuan berarti.
Dirilisnya sketsa wajah penyerang Novel oleh Polda Metro Jaya pada Jumat pekan lalu, sama sekali tidak menunjukkan perkembangan baru.
“Bahkan itu memperkuat fakta lambatnya kasus ini ditangani karena sketsa itu baru dihasilkan polisi setelah 226 hari (pasca penyerangan),” kata Dahnil kepada Kompas.com, Senin (27/11/2017).
Padahal, lanjut Dahnil, sketsa dengan wajah serupa sudah dipublikasi dan dimuat oleh salah satu koran dan majalan nasional sejak 1 Agustus 2017 yang lalu.
“Wartawan lebih cepat menghasilkan sketsa tersebut dibandingkan Polisi,” ucap Dahnil.
Dahnil juga mempertanyakan kenapa sketsa yang dirilis Polda Metro Jaya berbeda dengan sketsa yang dirilis oleh Kapolri ketika dipanggil Presiden Joko Widodo akhir Juli lalu.
“Apakah yang dimaksud dengan perkembangan baru adalah perbedaan itu? Dan kenapa bisa berbeda itu justru menjadi pertanyaan besar,” ucap Dahnil.
Dahnil menambahkan, salah satu sketsa yang dirilis Polda Metro Jaya mengidentifikasikan salah satu terduga yang sempat dipanggil dan diperiksa oleh polisi. Namun karena menurut polisi orang tersebut memiliki alibi yang kuat, maka yang bersangkutan dilepas oleh polisi.
Oleh karena itu, Dahnil pun masih tetap mendorong pembentukan tim gabungan pencari fakta kasus Novel oleh Presiden Joko Widodo.
“Perkembangan positif akan signifikan membuka fakta, apabila dibentuk TGPF. Dari kejanggalan-kejanggalan cara kerja polisi tersebut kami khawatir kasus ini justru akan semakin kabur,” ucapnya.
Novel disiram cairan yang diduga air keras oleh orang tak dikenal di dekat Masjid Jami Al Ihsan pada 11 April 2017. Saat itu, Novel baru saja selesai menunaikan shalat Subuh berjemaah di masjid dekat rumahnya tersebut sekitar pukul 05.10 WIB.
Novel Baswedan merupakan Kepala Satuan Tugas yang menangani beberapa perkara besar yang sedang ditangani KPK. Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. (adm3/kcm)
