Home / Headline / Kades Tak Boleh Jadi Pengurus Partai

Kades Tak Boleh Jadi Pengurus Partai

Baturaja, Sumselupdate.com – Kepala Desa (Kades) dilarang menjadi pengurus Partai Politik (Parpol). Jika melanggar hal tersebut, sanksinya jelas, mulai dari Sanksi Administrasi berupa teguran lisan atau teguran tertulis bahkan bisa diberhentikan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Mansyarakat dan Desa (PMD), Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Drs Ahmad Firdaus Msi mengatakan, hal itu berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Dalam aturan yang berlaku jelas hal itu dilarang. Sampai saat ini, tidak ada kades di OKU yang menjadi pengurus partai politik,” kata Firdaus belum lama ini.

Firdaus menjelaskan, di tahun 2018 ini ada 12 desa di OKU yang akan melaksanakan Pilkades. Sistem pemilihan masih manual atau coblos, belum menggunakan sistem pemilihan elektronik atau Electronic Voting (e-Voting).

Baca Juga :  Terkait Penemuan Tiga Mayat di Sungai, Diduga Korban Pembunuhan Berantai

Namun rencana berbeda pada pelaksanaan Pilkades di tahun 2020 nanti. Rencananya pemilihan kades sudah memakai sistem e-voting.

“Pada 2020 nanti akan banyak dilaksanakan Pilkades. Datanya sekitar lebih kurang ada 75 desa yang tersebar di 13 kecamatan di OKU akan melaksanakan Pilkades,” jelas Firdaus.

Sistem pemilihan akan menggunakan e-voting. Sebab banyak keunggulan pemilihan kades dengan evoting ini, jika dibandingkan dengan pilkades sistem manual.

Diantaranya, kata Firdaus keunggulan e-voting ini, memudahkan jalanya pemilihan sehingga tidak memunculkan riak-riak ditengah masyarakat saat pemilihan atau setelah pemilihan.

Untuk proses penghitungan suara tidak terlalu lama, karena setelah dihitung, bisa langsung dilihat hasilnya. Selain itu jika terjadi komplen maka panitia bisa menghitung ulang hasil pemilihan.

Baca Juga :  Tips Cegah Penyakit Setelah Lebaran

“Lebih dari itu, tidak melakukan percetakan kertas maupun pelipatan kertas. Proses penghitungan dan pemungutan suara juga cepat, transparan dan akuntabel. Selain itu juga memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan,” katanya.

Saat disinggung apakah hal ini tidak menyulitkan pemilih pada Pilkades kata Firdaus, tidak akan mempersulit pemilih. Sebab proses penyaluran suara di Pilkades ini, sama dengan fingerprint.

“Jadi salah satunya dalam Pilkades menggunakan sistem e-Voting ini, pemilih cukup dengan menempelkan jempol saja di mesin seperti fingerprint. Jadi tidak akan menyulitkan pemilih,” ucapnya. (wid)

Baca Juga

Kemensos Fokus Atasi Gizi Buruk di Asmat Papua

Palembang, Sumselupdate.com – Pemerintah tidak tinggal diam dan terus melakukan upaya penanggulangan terhadap berjangkitnya Penyakit …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *