Home / Headline / DPRD Muba Setujui Tujuh Raperda Inisiatif
Suasana rapat paripurna DPRD Muba.

DPRD Muba Setujui Tujuh Raperda Inisiatif

Sekayu, Sumselupdate.com – Tujuh dari delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa Kabupaten Musi Banyuasin dari usulan Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muba.

Ketujuh Raperda yang disetujui tersebut yakni, Raperda Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Muba nomor 8 tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Raperda Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Muba nomor 9 tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Raperda Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Muba nomor 13 tahun 2011 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Muba nomor 14 tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Ilahraga.

Raperda tentang Perubahan atas Perubahan Perda nomor 11 tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal PT Petro Muba, dan Raperda Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Raperda Tentang Pembentukan Kecamatan Jirak Jaya, Oemekaran dari Kecamatan Sungai Keruh.

Sedangkan Raperda Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Muba nomor 12 tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak tidak disetujui.

Hal itu diutarakan juru bicara Pansus I DPRD Muba Ismawati SE dan Pansus II Arahman Senen saat menyampaikan hasil pembahasan Raperda dalam Rapat Paripurna masa Persidangan II Rapat ke-4 dalam rangka pembahasan panitia-panitia khusus DPRD Muba 2017, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muba, Senin (19/6/2017).

Juru bicara pansus I DPRD Muba Ismawati SE mengatakan, berdasarkan indikator pembahasan dan hasil pembahasan Pansus I DPRD Muba terhadap empat Raperda yang dibahas agar dapat diterima dan disetujui untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Muba.

“Kepada Pemkab Muba agar terus menggali tiap potensi terkait sumber-sumber pendapatan untuk pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, seperti pajak dan retribusi yang merupakan salah satu instrumen penting penopang pendapatan asli daerah,” ujar Ismawati.

Pada kesempatan yang sama juru bucara Pansus II DPRD Muba Arahman Senen, mengusulkan tiga Raperda lainnya agar dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Muba. Sedangkan Raperda perubahan atas Perda nomor 12 tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak belum dapat diterima dan disetujui karena beberapa alasan.

Diantaranya, Kabupaten Muba telah memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan secara pembiayaan komisi perlindungan anak tidak bisa mendapatkan dana hibah dari Pemkab Muba secara terus menerus. (est)

Baca Juga

Kadisdik Sumsel Klaim Tak Ada Hambatan Lagi Soal Gaji Guru

Palembang, Sumselupdate.com – Berembus kabar mengenai molornya gaji guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Sumsel …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *